BUKITTINGGI, METRO – Transportasi di Kota Bukittinggi nyaris lumpuh ketika ratusan sopir angkot memutuskan mogok massal, Kamis (9/8) sekitar pukul 08.00 WIB. Sopir yang tergabung dalam koperasi Ikabe, Kopaj, Mersi hingga Perkabu (kusir bendi) memilih memarkirkan angkutan mereka di sepanjang Jalan Sudirman, di depan gedung DPRD Kota Bukittinggi.
Pantauan POSMETRO, mulanya angkot tetap menambang. Namun, pada pukul 08.00 WIB mereka langsung berdemo di depan gedung DPRD. Para sopir memprotes kehadiran ojek online Go-Jek. Sopir angkot merasa kehadiran Go-Jek di kota wisata sudah mengurangi pendapatan mereka setiap hari.
Dalam orasinya, sopir meminta transportasi online tersebut dihentikan karena tidak mengantongi surat izin sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sopir berharap anggota DPRD menolak dioperasikannya transportasi berbasis aplikasi Go-Jek itu.
”Saya hanya sempat membawa penumpang sekali trip saja, itu pun anak sekolahan. Setelah itu saya langsung bergabung dengan teman-teman di depan gedung DPRD,” kata sopir angkot yang minta namanya tak ditulis itu.
Aksi ratusan sopir angkot ini membuat aktivitas di Kota Bukittinggi nyaris lumpuh. Anak-anak sekolah dan warga banyak terlantar karena kesulitan mendapat alat transportasi.
Di sisi lain, demo angkot ini malah membawa berkah bagi driver Go-Jek. Karena, banyak warga memilih menggunakan Go-Jek untuk berpergian ketika sopir mogok.
Salah satu driver gojek inisial AL (26) mengakui, ketika sopir demo, ia dan driver lainnya tetap beroperasi. Namun, untuk keamanan mereka tidak memakai atribut yang identik dengan warna hijau tersebut.
”Jika sehari mendapat Rp100 ribu, hari ini pendapatan bisa Rp300 ribu dalam beberapa jam saja. Tapi, ketika bawa motor, kami tidak menggunakan atribut rompi, atau helm,” kata AL.
Sementara, Fika (32), karyawan swasta mengaku, sangat terbantu dengan Go-Jek sebagai alat transportasi alternatif. Selain biaya yang murah, Fika juga cepat sampai ke kantor karena terhindar kemacetan.
”Sebelum berangkat kantor harus mengurus anak-anak ke sekolah. Dengan ada Go-Jek saya terbantu, perjalanan cepat, biaya murah,” sebut Fika.
Melanggar
Ketua DPC Organda Bukittinggi Syafirzal A, menjelaskan protes yang dilayangkan pengendara angkot karena kehadiran Go-Jek berdampak buruk pada penghasilan sopir dan kusir bendi di Bukittinggi. Selama ini Bukittinggi penuh dengan angkutan umum sebagai alat transportasi.
”Ada 23 trayek sudah dipenuhi dengan 536 angkutan umum. Selain itu, secara mendasar Go-Jek menggunakan sepeda motor. Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan, sepeda motor tidak termasuk angkutan umum. Untuk itu, kami meminta Go-Jek dibubarkan dan kantor mereka di kawasan Bypass harus ditutup,” tegasnya.
Sementara itu, usia berdemo sopir angkot langsung beraudiensi dengan pimpinan anggota DPRD. Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial, menjelaskan DPRD siap menampung aspirasi sopir angkot. ”Apapun bentuk aspirasi akan kami terima dan diteruskan kepada pemerintah daerah. Informasi sementara surat resmi dari Go-Jek untuk beroperasi di Bukittinggi belum diproses. Namun, akan ada pembicaraan dalam waktu dengan pihak perusahaan Go-jek mengenai permasalahan ini,” jelasnya.
Dari pertemuan tersebut, DPRD meminta para sopir angkutan umum untuk dapat kembali beroperasi, agar transportasi masyarakat tidak lumpuh. Karena aksi mogok angkutan berpengaruh kepada akses transportasi warga. (cr8)
