PDG.PANJANG, METRO
Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang, pemberlakuan pembelajaran tatap muka di tingkat SD, SMP dan SMA pada awal 2021 di Kota Padangpanjang ditunda. Hal tersebut Diungkapkan Sekda Padangpanjang, Sonny Budaya Putra, Interaksi Belajar Mengajar (IBM) membutuhkan persiapan matang. “Kesiapan dan persiapan satu hal penting untuk PBM tatap muka. Untuk saat ini kita masih menggunakan sistem daring. Sementara kita terus mempersiapkan dengan matang rencana PBM tatap muka” sebut Sonny, Senin(4/1).
Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk PBM, ungkap Sonny lebih lanjut, sesuai mekanisme pembelajaran tatap muka yang mengacu pada SK bersama Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
Berdasarkan rapat koordinasi (Rakor) persiapan pembelajaran tatap muka tingkat provinsi pada 28 Desember lalu di Padang, kebijakan pembelajaran tatap muka diserahkan kewenangannya kepada bupati dan walikota. “Belum tentu semua daerah akan menerapkan pembelajaran tatap muka ini secara bersamaan. Pasalnya, tergantung bagaimana pertimbangan kondisi daerah terkait angka penyebaran dan zonasi Covid-19,”sebut Sonny. Sementara memastikan persiapan sekolah untuk penetapan kembali PBM tatap muka. Pemko sudah mempersiapkan petugas untuk melakukan peninjauan ke lapangan.
Sejauh ini Padangpanjang, ujar Sonny, pihaknya tengah melakukan persiapan untuk memastikan kesiapan sekolah memberlakukan pembelajaran tatap muka. Sekolah sudah disurvey dan dilakukan visitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak hanya melihat fasilitas belajar mengajar juga sarana prasarana kesehatan yang sesuai dengan protokol Covid-19 ini. Jika semua sudah siap, baru diberlakukan PBM tatap muka,” sebut Sonny.
Mengacu pada hasil Rakor provinsi, ungkap Sonny, jika memang dilaksanakan pembelajaran tatap muka, peserta didik dalam kelas hanya boleh 50 persen. Paling banyak hanya 18 orang. Tidak ada pembagian shift pagi dan siang. Tidak hanya peserta didik, tenaga pendidik atau guru yang mengajar, tegas Sonny lagi, wajib mengikuti rapid test antigen. “Ini salah satu langkah, mengantisipasi penyebaran Covid-19, maupun mencegah terjadinya cluster sekolah,” tegas Sonny Budaya Putra.
Sonny menilai, PBM tatap muka memang sudah dirindukan masyarakat. Hanya saja, situasi dan kondisi pandemi masih saja menghantui patut terus di antisipasi. “ PBM secara daring kita lakukan sebelum semua persiapan kita selesaikan. Mulai dari sarana dan prasarana pendidikan hingga sistem PBM yang mengacu pada ketentuan protokoler kesehatan,” tegas Sonny.
Keselamatan Siswa dan Guru
Menyikapi persoalan penundaan tersebut, Sonny mengungkapkan, kebijakan itu dilakukan mengacu pada SK bersama (SKB) Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri yang memiliki pertimbangan keselamatan banyak pihak. Sesuai yang tertuang dalam SKB, sebut Sonny Budaya Putra, pada prinsipnya, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat yang merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
Tidak hanya itu, Sonny menjelaskan, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19. Di SKB ini juga ditetapkan persyaratan pembelajaran yang harus dipenuhi di satuan pendidikan. Di antaranya harus ada ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet yang bersih, tempat cuci tangan dengan sabun di air mengalir, sanitizer.
Ketersedian sarpras tersebut, juga harus dipastikan mampu mengakses layanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, mendapat persetujuan komite dan orang tua murid. Sekolah harus bisa memetakan peserta didik yang memiliki comorbid (penyakit bawaan-red), yang tidak memiliki akses transportasi yang aman serta daftar riwayat perjalanan peserta di daerah tingkat risiko Covid-19 yang tinggi dan riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19.
Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pembelajaran, ditetapkan dalam SKB dari unsur kepolisian dan TNI serta Satpol PP. Mereka memantau kemungkinan terjadinya kerumunan sebelum pembelajaran dimulai dan setelah jam sekolah selesai.
“Persiapan matang seperti ini yang harus dipastikan Pemko, sehingga pembelajaran tatap muka belum dimulai pada 4 Januari. Sekaligus melihat bagaimana perkembangan penyebaran kasus positif di Kota Padangpanjang.(rmd)
