SAWAHAN, METRO
Pemko bersama DPRD Padang menyepakati Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk dapat dijadikan peraturan daerah (Perda). Kesepakatan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang yang beragendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Padang terhadap ranperda tersebut di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat, Senin (28/12).
Juru Bicara Fraksi PKS, Rafdi mengatakan, dengan disahkannya menjadi perda, Pemko Padang harus konsisten dalam menjalankannya serta warga harus ikut. “OPD terkait harus disiplin dalam menjalankannya serta awasi secara ketat. Soal sanksi bagi pelanggar, aparat harus tegakkan dengan baik,” paparnya.
Juru Bicara Fraksi Golkar PDI Perjuangan, Iswanto Kwara menyampaikan bahwa materi Perda AKB ini, tim ahli mesti mengevuasi naskah yang ada. Supaya kesalahan tak terjadi dan dapat terlaksana dengan baik. Lalu, sosialisasikan dengan masif, agar warga sadar dan taat aturan.
Juru Bicara Fraksi Persauan Berkarya NasDem, Yuhilda Darwis mengatakan, bahwa pihaknya merasa memang perlu perda tersebut disahkan. Tujuannya, agar gerak-gerik warga tak terhambat dan keselamatan warga terjamin. “Kita sangat sambut lahirnya perda ini dan meminta Satpol PP tegakkan sanksi secara tegas bagi yang nakal,” ujar kader PPP ini.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Nila Kartika menyebutkan OPD terkait harus berperan aktif. Pelaku usaha untuk mematuhi Perda AKB nanti, sehingga usaha yang dijalankan tak terganggu. “Kita minta pelaku usaha dapat menerapkan dengan baik. Jangan abai terhadap aturan,” paparnya.
Wawako Padang, Hendri Septa mengatakan, hadirnya Ranperda AKB ini berarti penting mengingat sebagai salah satu upaya konkret dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Padang. Tentu perda ini sekaligus untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan.
“Hal ini mengingat sebab masih banyaknya didapati masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Baik seperti memakai masker, menjaga jarak dan aturan lainnya,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan, terkait Ranperda AKB ini, Pemko Padang menyesuaikan dengan perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) sesuai dengan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2011.
“Jadi, Ranperda AKB ini disusun juga untuk mencegah penularan Covid-19. Sehingga dengan itu masyarakat kita diharapkan bisa terlindungi sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, adapun materi dari Ranperda AKB yaitu mengatur tentang beberapa hal. Diantaranya tanggung jawab dan kewenangan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah pembinaan dan pengawasan.Sementara itu, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani juga berharap Ranperda AKB yang diusulkan menjadi Perda itu merupakan yang terbaik untuk masyarakat Kota Padang. “Pembahasan Ranperda AKB ini telah dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat komisi, tingkat fraksi hingga pada tingkat pengesahan DPRD yang dilakukan hari ini,” jelas Syafrial Kani. (ade)
