Dinas Sosial Provinsi Sumbar telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, serta pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN tahun 2020. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi mengatakan, program-program yang dilaksanakan meliputi, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Melalui program ini, kehadiran penyandang disabilitas merupakan bagian dari keseluruhan komunitas masyarakat yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen terkait. Kegiatan programnya rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Juga ada Program Pembinaan Anak Terlantar. Yakni, kegiatan pembinaan atau rehabilitasi anak terlantar melalui penyelenggaran panti pemerintah yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumbar. Yaitu UPTD PSAA Tri Murni Padangpanjang dan UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung.
Kegiatan programnya berupa biaya pendidikan klien pada UPTD PSAA Tri Murni. Kelengkapan klien, penyediaan bahan obat-obatan dan jasa dokter. Juga ada pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagai anak terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung), seleksi penerima calon kelayan, penyedian bahan pendidikan (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung), pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti (Budi Utama).
Juga ada pengadaan makanan dan minuman, pelatihan keterampilan dan Praktek belajar bagai anak telantar (PSBR Harapan),pendidikan dan pelatihan bagi penghuni (Tri Murni). Program berikutnya, yakni, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma. Melalui program ini, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat diarahkan untuk membantu penyandang cacat, melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
Program ini juga melalui panti pemerintah di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumbar. Yakni UPTD. PSBN Tuah Sakato dan UPTD. PSBGHI Kalumbuk Padang . Kegiatan program ini adalah, penyediaan bahan obat-obatan dan jasa dokter, biaya kelengkapan klien, pendayagunaan para penyandang disabilitas, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas, penguatan motivasi penyandang disabilitas, pengadaan makanan dan minuman.
Selanjutnya, Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar. Berupa pelayanan sosial lanjut usia. Dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia, juga diberikan bimbingan dan pendidikan pelatihan keterampilan, jasmani, rohani serta kesehatan terhadap klien yang selalu dijaga selama dalam pembinaan
Kegiatan programnya penyediaan bahan obat-obatan dan alat-alat dokter pakai habis, biaya jasa penguburan / pemulangan klien, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti jompo. Juga ada kegiatan biaya kelengkapan klien di panti jompo, biaya makanan dan minuman klien dan panti jompo.
Berikutnya, Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya). Merupakan salah satu kegiatan pelayanan dan rehabilitasi terhadap eks wanita tuna susila dan eks penyalahgunaan narkoba. Program kegiatannya berupa pengadaan kelengkapan klien, biaya obat-obatan dan jasa dokter, pengadaan makanan dan minuman, pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks.
Kemudian, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Kelembagaan sosial masyarakat, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha. Kegiatan program ini adalah Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kessos(LKKS) Provinsi Sumbar dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, penguatan peran LKS berbasis masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Juga ada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Program pemberdayaan sosial merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempuyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sementara, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya, upaya diarahkan mewujudkan masyarakat yang mengalami masalah sosial. Kegiatannya berupa bimbingan keterampilan berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Kemudian, Program Penanganan Korban Bencana dan Bencana Sosial. Kegiatan bantuan sosial korban bencana salah satu kegiatan yang fokus pada masalah-masalah sosial yang ditimbulkan sebagai ekses dari bencana. Pengurangan resiko ini dilakukan melalui memperkuat sistem dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu.
Kegiatan bantuan sosial korban bencana sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumbar diarahkan pada tiga tahapan penanggulangan bencana sosial, yang difokuskan untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial dengan mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial, dengan kegiatan pemberian bantuan logistik bencana.
Juga ada, Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu, pengadaan beras untuk panti swasta, penumbuhan/pengembangan usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan. Juga ada rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan non tunai, bantuan penumbuhan Usaha melalui KUBE Fakir Miskin Pedesaan.\
Untuk laporan perkembangan pelaksanaan Program/ Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan anggaran APBN Tahun 2020 Dinas Sosial Provinsi Sumbar, meliputi Program Pemberdayaan Sosial. Yakni, ada 320 orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi, pemiliharaan dan rehab 3 unit TMPN/ TMP/MPN.
Jufa sebanyak 179 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mendapatkan pemberdayaan, sebanyak 241 KK mendapatkan Pemberdayaan KAT. Program Rehabilitasasi Sosial, sebanyak 1 orang korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
Termasuk juga program perlindungan dan jaminan sosial untuk perlindungan korban bencana alam, sebanyak 620 orang serta perlindungan sosial korban bencana sosial warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial sebanyak 32 orang.
Program lainnya, penanganan fakir miskin yang masuk dalam wilayah I yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 1 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program pendidikan, pelatihan, penelitihan dan pengembangan dan penyuluhan sosial Kementerian Sosial. Data komunitas /kelurahan yang mendapatkan penyuluhan sosial 20 komunitas.(**)
