PADANG, METRO
Dari analisis Citra Satelit Lansat TM 8 yang dilakukan oleh tim Geographic Information System Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi tahun 2020 tutupan hutan alam Sumatera Barat berkurang 31 ribu hektare sejak 2017.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur KKI Warsi Sumbar Rudi Syaf. Selasa (22/12). Katanya, saat ini tutupan hutan Sumbar tinggal 1,8 juta hektare atau 44 persen dari luas wilayah,.
Katanya, dalam waktu tiga tahun ke belakang, penurunan hutan paling banyak terjadi di Kabupaten Mentawai sebanyak 7 ribu ha, disusul Dharmasraya 5 ribu ha dan Solok Selatan 4 ribu ha.
“Penurunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya izin baru untuk perusahaan logging, pembukaan perkebunan, kebakaran hutan, illegal logging, belum berkembangnya ekonomi alternatif masyarakat sekitar hutan, serta pertambangan emas tanpa izin (Peti) di dalam jawasan hutan lindung dan Sub DAS,”sebutnya.
Dijelaskan, dari faktor tersebut, yang menjadi faktor penyebab terbesar penurunan tutupan hutan di Sumbar yaitu adanya pembukaan hutan menjadi perkebunan rakyat, serta banyak tambang ilegal yang bermunculan.
“Sebaran lokasi peti terbanyak terdapat di Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Dharmasraya, dengan total areal yg di buka 4.487 Ha meningkat dari tahun 2019 sebesar 4169,”ucap Rudi.
Sehingga, dari perubahan tutupan hutan Sumbar ini jelas Rudi berdampak langsung kepada makhluk hidup yang ada di sekitar daerah tutupan hutan itu sendiri, seperti kerusakan ekologi dan menyebabkan terjadi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor, terjadinya konflik satwa, pencemaran daerah aliran sungai akibat aktivitas Peti, dan memicu perubahan iklim.
“Meskipun tidak dapat dirasakan secara langsung, namun perubahan iklim ini secara tidak kita sadari berangsur terjadi, seperti perubahan musim hujan dan musim kering yang tidak lagi mengikuti kalender musim,”ungkap Rudi.
Selain itu, kearifan di nagari-nagari di bagian hulu mulai berkurang, sehingga patroli terhadap daerah aliran sungai di bagian hulu menjadi berkurang dan berdampak terjadinya banjir bandang.
“Dahulu, setiap adanya musim hujan, masyarakat selalu lakukan patroli ke daerah hulu untuk membersihkan puing-puing ataupun batang pohon yang jatuh ke sungai, sehingga tidak terjadinya penumpukan. Namun sekarang hal tersebut telah jarang dilakukan, sehingga banyak puing pohon yang menumpuk. Jika sudah banyak, dapat menyebabkan banjir bandang,”katanya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Warsi telah melakukan kolaborasi dengan pemerintah Sumbar melalui dinas kehutanan untuk melakukan pengamanan hutan berbasi teknologi demgan memasang alat bernama Guardian yang akan memantau aktivitas illegal logging di kawasan hutan.
“Pengamaanan hutan berbasis teknologi ini sudah terpasang sejak tahun 2019 di 9 hutan Nagari yang di nilai rawan terjadinya praktek illegal logging diantaranya kawasam Sirukam, Kabupaten Solok, kawasan Pakan Rabaa, Pakan Rabaa Timur, Pasir Talang Timur, Simancuang, dan nagari Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Kemudian hutan kawasan Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Serta kawasan Lunang, Lunang Tangah, dan Pondok Parian Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan,”ungkapnya.
Diketahui, alat bernama Guardian yang di pasang tersebut akan merekam suara mesin pemotong kayu (machine saw) yang akan diteruskan ke HP android yang telah di hubungkan dengan Guardian. Selanjutnya, para pendamping hutan Nagari (parimbo) bersama pemerintah Nagari akan mendatangi lokasi dan memindak para pelaku illeggal loging. (r)
