JAKARTA,METRO
Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengecam pernyataan Presiden Jokowi, terkait insiden kematian enam anggota laskar FPI karena tertembak polisi.
Pasalnya, Jokowi dianggap tidak memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
“Kami mengecam atas sikap dan ucapan dari Presiden Republik Indonesia yang justru memberikan justifikasi terhadap tindak kekerasan negara terhadap warga negara sendiri,” kata Munarman dalam keterangan yang diterima JPNN, Selasa (15/12).
Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi sebagai bukti kekerasan struktural yang paling nyata.
“Ini dilakukan oleh penguasa dan akan melanjutkan tembok impunitas terus berlanjut terhadap aparat negara yang melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Munarman.
Ia menerangkan, fenomena yang terjadi saat ini makin ironis karena dalam momen peringatan hari HAM sedunia dan Indonesia turut memperingatinya.
“Jangan sampai Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa tidak beradab karena menjadikan nyawa rakyat sebagai permainan drama komedi yang tidak lucu,” tambah Munarman yang sekaligus kuasa hukum enam laskar FPI.
Sebelumnya, Presiden Jokowi secara tegas menanggapi peristiwa tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu.
Ia mengingatkan, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan penegak hukum wajib menegakkan hukum secara adil.
“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara,” kata Presiden Jokowi usai berolahraga sepeda di Istana Bogor, pada pekan lalu.
“Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya.”
Pernyataan Terbaru Munarman FPI
Kuasa hukum enam anggota Front Pembela Islam (FPI) Munarman menilai penanganan perkara dan rekonstruksi oleh kepolisian atas kasus tewasnya enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq Shihab di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang, sangat lucu.
Munarman menganggap penanganan kepolisian atas kasus itu seperti drama komedi.
“Kasus pembantaian enam syuhada warga negara Indonesia yang semakin menunjukkan rangkaian drama komedi yang garing,” kata Munarman dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Selasa (15/12).
Munarman tegas menyatakan menolak pengusutan, rekonstruksi, dan reka ulang dari pihak kepolisian.
Terlebih lagi, menurut Munarman, kepolisian menggiring opini seolah para laskar FPI yang tewas sebagai pelaku penyerangan.
“Penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan menggunakan ketentuan Pasal 170 KUHP Jo. Pasal 1 (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 214 KUHP dan atau Pasal 216 KUHP adalah tidak tepat, karena justru menjadikan enam syuhada anggota laskar FPI tersebut adalah sebagai pelaku, yang sejatinya mereka adalah sebagai korban,” ujar Sekretaris Umum FPI.
Munarman mengatakan, secara hukum acara pidana, dengan mengikuti alur logika pihak kepolisian, penanganan perkara yang tersangkanya sudah meninggal tidak bisa lagi dijalankan.
“Janganlah bodohi rakyat Indonesia dengan drama komedi yang tidak lucu lagi,” ujar dia.
Munarman juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memimpin pengungkapan tragedi tewasnya enam Laskar Pembela Islam.
“Kami meminta kepada Komnas HAM untuk menjadi leading sector untuk mengungkap tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap enam syuhada anggota Laskar FPI karena merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat,” ujar Munarman. (cuy/ast/jpnn)
