AR HAKIM, METRO
Sengkarut antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang dengan Universitas Negeri Padang (UNP) terkait lokasi dan bangunan kampus STIH Padang di Jalan AR Hakim Padang terus memanas. Pembina YPKMI yang menaungi STIH Padang, Davip Maldian merasa diintimidasi oleh pihak UNP.
UNP dinilai main “preman” karena mau merebut kampus dan tanahnya milik negara tersebut. Hal itu dibuktikan Davip dengan langkah UNP menstanbykan tentara dan preman di lokasi kampus STIH. Tak hanya itu, mereka juga buat posko di gerbang kampus STIH Padang.
“UNP mulai mengintimidasi saya. Preman disuruh berjaga di depan kampus STIH. Mereka dibikinkan posko di sana. Ada yang berseram tentara. Ada berseragam satpam. Ada pula preman,” tandas Davip.
Sebelumnya, pihak UNP, kata Davip pernah menawarkan uang kepadanya untuk segera meninggalkan kampus tersebut. Namun pada waktu itu ia mengaku menolak uang ganti rugi yang ditawarkan UNP dengan alasan kampus itu adalah tempat kuliah mahasiswa STIH. Jika diambil UNP, maka mahasiswa tak bisa belajar lagi.
Namun karena ia menolaknya, pihak UNP dinilainya mulai melakukan praktik-praktik preman. “Kampus kami dipagar, dibuat posko UNP di depannya. Tak hanya itu, ada pula orang meneror-neror melalui HP saya agar segera menerima uang dari UNP. Kalau tidak, saya mau dimasukan ke penjara. Itu sudah sama mengintimidasi saya,” tandasnya.
Atas kejadian ini, dirinya kata Davip, telah melapor ke Komnas HAM dan Ombudsman. Karena merasa jiwa dan keselamatannya terancam. “Saya sudah melaporkan ke Komnas HAM dan Ombudsman,” tandasnya.
Di sisi lain, Davip mengakui gedung beserta tanah yang ditempati STIH itu adalah milik negara. Namun bukan milik UNP karena tak ada satupun kata-kata dalam SK No 40/KM.6/WKN.03/KNL.01/2020 tentang penetapan status penggunaan bahwa gedung dan tanah itu diserahkan pada UNP. “Di SK Menteri Keuangan yang ditujukan kepada kami itu, tak satupun dari kata-katanya yang mengatakan bahwa tanah negara itu diserahkan pada UNP. Lalu kenapa pula UNP ngotot mengatakan bahwa tanah dan bangunan itu miliknya. Bahkan sampai mengintimidasi pribadi saya,” tandas Davip didampingi oleh penasehat hukumnya, Eko Kurniawan SH dan Prita, SH.
Rektor UNP, Ganefri yang dihubungi kemarin membantah bahwa pihaknya telah mengintimidasi Davip Maldian. Menurutnya, tanah dan bangunan itu milik UNP. Jadi wajar UNP membuat posko di sana. Ia juga tak membantah telah menstanbykan petugas di sana untuk menjaga. Tapi itu bukan tentara atau preman, tapi satpam UNP. “Itu Satpam UNP. Bukan tentara atau preman,” tandasnya.
Menurutnya, UNP hanya akan menempuh prosedur yang sesuai aturan yang berlaku saja. “Kita tak ada main-main yang begituan,” tandasnya. (tin)
