JAKARTA, metro
Presiden Joko Widodo angkat suara terkait kematian sejumlah warga sipil, termasuk enam anggota FPI di tangan polisi, akhir-akhir ini. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
“Perlu saya tegaskan bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi. Harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara,” kata Jokowi di Istana Bogor, Minggu (13/12).
Jokowi mengingatkan polisi punya tanggung jawab dalam menegakkan hukum secara tegas dan adil.
Jokowi juga menilai aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, rakyat tidak boleh semena-mena melanggar hukum.
“Tetapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya. Melindungi HAM dan menggunakan kewenangan, menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur,” jelas dia.
Jokowi menilai wajar perbedaan pendapat. Termasuk adanya perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum.
Karena itu, Jokowi menilai betapa pentingnya polisi menggunakan mekanisme hukum dalam tindakannya.
“Ikuti prosedur hukum. Ikuti proses peradilan. Hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM. Di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” jelas Jokowi.
Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara atas ditahannya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) pada Minggu (13/12) dini hari WIB.
Dia menilai pihak aparat sepertinya sudah menargetkan menangkap Habib Rizieq dan menahannya.
Padahal, menurut Refli, pelanggaran yang dilakukan HRS sebenarnya tidak berimplikasi pada penahanan.
“Sebagai seorang ahli hukum, saya melihat dalam kasus ini ada perlakuan tidak adil kepada Habib Rizieq. Terlepas dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap FPI, tetapi beliau adalah seorang ulama yang punya banyak pengikut,” kata Refly dalan kanal pribadinya di YouTube, Minggu (13/12).
Dia mengingatkan, pelanggaran Habib Rizieq sudah ditebusnya dengan membayar denda Rp 50 juta.
Ini denda terbesar dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Habib Rizieq juga sudah membatalkan semua agenda dakwahnya. Bahkan harus kehilangan enam laskarnya.
“Pak Mahfud MD sendiri bilang pelanggaran kekarantinaan tidak berimplikasi pada penahanan. Selain itu pada saat kejadian pernikahan putri Habib Rizieq tidak ada petugas yang membubarkan. Yang ada justru dari Satgas Covid-19 BNPB membagikan masker,” tuturnya.
Refly berharap penahanan Habib Rizieq ini bukan sebagai target indikator kesuksesan kinerja Kapolda Metro Jaya.
Sebab, bila itu memang jadi target kepolisian akan sangat disayangkan karena mengabaikan keadilan.
“Saya melihat ada ketidakadilan dalam kasus ini. Saya berharap kejadian ini tidak melupakan tragedi kemanusiaan yang menewaskan enam laskar FPI,” tegasnya.
Kasus penembakan enam laskar FPI, lanjutnya, harus diusut tuntas karena sampai saat ini masih menjadi misteri. Apakah mereka dibunuh atau aparat kepolisian melakukan upaya pembelaan karena diserang.
Sebaiknya, kata Refly, yang menangani kasus tersebut adalah tim independen karena polisi termasuk pihak yang berkepentingan.
“Sayangnya, Presiden Joko Widodo bergeming. Jangankan memerintahkan membentuk tim independen, mengucapkan belasungkawa terhadap korban saja tidak. Mudah-mudahan, Komnas HAM dan tim independen menuntaskan kasus penembakan enam laskar tersebut. Sekali lagi ini bukan karena suka atau tidak suka pada FPI tetapi ini merupakan tragedi kemanusiaan,” pungkas Refly Harun. (tan-esy/jpnn)
