RADEN SALEH, METRO
Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Timur, Anwarudin Sulistiyono resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar yang sebelumnya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kejati Sumbar Yusron.
“Untuk tahap awal saya akan melakukan konsolidasi internal, dan tadi juga sudah bertemu dengan seluruh Kajari serta Kacabjari se-Sumbar,” kata Anwarudin Sulistiyono didampingi Asisten Intelijen Kejati Teguh Wibowo, Kamis (10/12).
Mantan Kajari Yogyakarta itu mengatakan, pada pertemuan pertamanya tersebut, seluruh satuan kerja di lingkup Kejati Sumbar menyerahkan DIPA 2021, serta melaporkan sejumlah kinerja dan penanganan perkara.
Selain itu, Anwarudin menegaskan, sebagai Kajati Sumbar yang baru, ia akan berupaya maksimal dalam memajukan serta meneruskan program positif yang sudah dilaksanakan oleh pejabat lama. Dia menambahkan, salah satunya program yang akan ditargetkan, adalah meraih status zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“ Yang kini telah masuk nominasi nasional. Peraihan status WBBM memiliki arti penting bagi kami sebagai titik lompat meningkatkan pelayanan ke masyarakat khususnya di bidang hukum,” katanya.
Sementara untuk penanganan korupsi, ia berjanji akan mengungkap serta mengusut tuntas setiap kasus. Terutama kasus korupsi besar (big fish) dan berkaitan langsung dengan masyarakat. “Penanganan perkara korupsi harus yang berkualitas, terutama untuk kasus-kasus besar (big fish),” tegasnya.
Dirinya yang dilantik di Kejagung RI pada Selasa (8/12) dalam waktu dekat juga akan mengevaluasi perkara yang sudah atau tengah ditangani jajaran kejaksaan untuk memastikan penanganannya sesuai ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Anwarudin juga datang ke Sumbar dengan misi menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat. “Tidak ada lagi hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum yang dilaksanakan adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan di masyarakat,” katanya.
Hal itu sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, karena memungkinkan bahi jaksa untuk menghentikan suatu perkara selagi sesuai dengan persyaratan. “Lewat keadilan restoratif ini warga yang mencuri sendal, kayu, dan kasus sejenis bisa dihentikan penuntutannya tanpa perlu dihadapkan ke persidangan,” jelasnya.
Ia juga menjadikan Pilkada 2020 sebagai salah satu fokus yang perlu dikawal dan disukseskan hingga selesai. Pihaknya mengimbau masyarakat Sumbar agar tetap menjaga kedamaian dan kondusifitas daerah, serta tetap menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (cr1)
