ADINEGORO, METRO
Jelang Pilgub 2020 yang akan berlangsung lima hari lagi, permasalahan e-KTP sebagai syarat wajib daftar pemilih tetap (DPT), atau daftar pemilih tambahan (DPTb) masih menyisakan sekelumit pekerjaan rumah (PR) yang belum tertuntaskan.
Opor-opor bola dan cuci tangan atas siapa yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan lambatnya pendistribusian e-KTP pun terjadi. Hal ini terlihat ketika DPRD Kota Padang melakukan kunjungan ke Kantor Camat Kototangah untuk mengetahui data pemilih dalam persiapan Pilgub 2020.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Murikhwan dalam kesempatan tersebut mempertanyakan bagaimana pendataan terhadap DPT yang ada di Kecamatan Kototangah sehingga Pilgub 2020 bisa berjalan dengan sukses.
“Kunjungan kami ke Kantor Camat Kototangah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Kecamatan Kototangah dalam pendataan terhadap DPT di Kototangah. Apalagi pada saat ini masih banyak warga belum memiliki e-KTP,” tukas Murikhwan, Kamis (3/12)
Anggota Komisi I DPRD Kota Padang lainnya, Rustam Effendi menanyakan proses pembuatan e-KTP yang berbelit-belit sehingga banyak masyarakat hingga saat ini tidak memiliki e-KTP.
“Sangat berbelit-belit proses pembuatan e-KTP. Jelang Pilgub Sumbar 2020, masih banyak warga yang tidak memiliki e-KTP. Ini sangat disayangkan. KTP yang sudah dicetak tahun 2019 yang lalu, hingga kini belum didistribusikan. Ada apa ini,” ucap kader PAN ini.
Ia menyesalkan petugas yang saling lempar bola ketika masyarakat mempertanyakan e-KTP-nya. “Dari kelurahan, masyarakat di suruh ke kecamatan. Dari kecamatan, masyarakat disuruh menanyakan ke Disdukcapil Kota Padang, sampai di sana, masyarakat disuruh menanyakan ke kecamatan atau kelurahan. Ada apa ini. Seharusnya, kelurahan dan kecamatan mempunyai surat tanda terima penyerahan e-KTP hingga warga mengetahui berapa lama e-KTPnya siap,” ucapnya.
Camat Kototangah, Mahdalena mengatakan bahwa dengan jumlah penduduk 180.305 jiwa, Kecamatan Kototangah memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 126.114, dan mempunyai 423 TPS, dan dua TPS khusus yang berada di LP Anakaia.
Selain itu terangnya, berdasarkan rekap pelayanan kependudukan Kecamatan Kototangah, dari bulan November hingga Desember 2020 e-KTP yang telah dicetak Disdukcapil sebanyak 1.522 buah. Kemudian e-KTP yang belum direkap adalah 637 buah, sedangkan e-KTP yang telah direkap sebanyak 943 buah.
“Permasalahan kita, adalah masih banyaknya e-KTP yang menumpuk di kelurahan. Kami sudah mewanti-wanti untuk segera didistribusikan kepada warga melalui perangkat RT/RW yang ada di kelurahan. Kita sendiri mempunyai target zero e-KTP yang belum didistribusikan, dan kita akan turun ke lapangan. Saya sendiri yang akan membagikan e-KTP ke warga jika belum diberikan,” ucapnya.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Kototangah, Eka Putra menjelaskan bahwa, lambannya pendistribusian KTP di kelurahan disebabkan e-KTP yang telah siap, tidak dijemput oleh warga melalui RT/RW-nya. Hal inilah yang menjadikan e-KTP menumpuk di kelurahan.
“Alat pencetak e-KTP yang dimiliki Kecamatan Kototangah juga ditarik oleh Disdukcapil Kota Padang dengan alasan ingin diservice. Tetapi hingga saat ini, alat pencetak e-KTP itu belum dikembalikan. Jadi bagaimana kita membantu warga untuk mempunyai e-KTP dengan cepat,” jelasnya.
Kepala pelayanan dan pendaftaran penduduk Disdukcapil Kota Padang, Nurlaili yang juga hadir menjelaskan, alat pencetak e-KTP yang ada di kecamatan sengaja ditarik karena Dukcapil sendiri kekurangan alat untuk pembuatan e-KTP.
“Kami sengaja menarik alat pencetak e-KTP yang ada di kecamatan karena alasan Disdukcapil sendiri kekurangan alat pencetak e-KTP,” paparnya. (ade)
