BUKITTINGGI, METRO
Dinamika politik Bukittinggi terasa semakin hangat. Kontestasinya membuat para pelaku politik dan masyarakat menjadikan Pilkada sebagai perbincangan utama. “Tiga pasang calon sudah memaksimalkan masa waktu kampanye, dari sosiasialisasi ke rumah- rumah, berjalan ke banyak rumah. bahkan sudah melalui dua kali debat para calon,” ungkap anggota DPRD Bukittinggi Dedi Fatria, kemarin.
Dedi menjelaskan, untuk Bukittinggi, hasil debat banyak menjadikan masyarakat sebagai komentator politik. Semua diurai satu persatu, mulai dari gestur, emosi dan tentu yang utama adalah jawaban para calon, sangat terlihat mana yang memahami tata kelola pemerintahan dengan yang tidak memahami, bahkan ada juga yang menjawab dengan asalan “baa nan katabao diangok baliau sajo”.
Hal ini tentu akan menjadi pedoman bagi masyarakat. Uniknya, ketiga calon wali kota berlatar pendidikan sarjana hukum, minimal ketiganya pernah belajar mata kuliah wajib Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Salah satu calon bahkan lulusan universitas kenamaan Indonesia yang akreditasi Fakultas Hukumnya mungkin sudah kategori A+. “Pada debat kedua kemarin catatannya cukup menarik. Sang calon sudah cukup bisa mengendalikan emosi, meskipun ada salah satu yang selalu nyeleneh membuat acara lebih cair bagi penonton yang menyaksikan. Juga ada calon yang pakai ilmu silek stralak tabujua lalu, tabalintang patah,” ujar Dedi.
Saking telitinya masyarakat yang menonton bahkan gerak gerik sang calon saat menjawab pertanyaanpun terperhatikan masyarakat, ada yang dikatakan pakai jimat, meskipun sebenarnya hal itu sah-sah saja, toh tidak dilarang dalam aturan debat oleh KPU. Pilkada Bukittinggi tahun 2020 ini, sangat menguntungkan bagi banyak partai, karena membuat masyarakat lebih kritis dan cerdas dalam memilih calon. Karena beban pemerintah daerah semakin hari semakin berat, tuntutan pemerintah pusat dalam tata kelola pemerintah daerah semakin banyak.
Hal ini terlihat dengan begitu banyaknya ketentuan yang disiapkan baik dari Perencanaan, Penganggaran sampai pada pelaksanaan kegiatan. Hal ini menuntut daerah harus dipimpin oleh kepala daerah yang inovatif, yang memiliki konsep yang jelas dan mau bekerja keras. Walikota seremonial yang kerjaannya hanya memberikan sambutan, membuka acara, mengunting pita, akan tergilas sendiri sistem yang cukup ruwet. Yang tentu akan berdampak langsung kepada pembangunan daerah.
Meskipun Bukittinggi adalah kota yang masyarakatnya selama ini sangat kritis dalam memilih kita harus selalu juga mengingatkan, karena saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan, antisipasi dari serangan politik uang harus menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan. “Karena kita akan menitipkan kota ini kepada beliau yang akan memenangkan Pilkada ini, setidaknya lima tahun ke depan. Oleh sebab itu memberikan peluang uji coba bagi kepada daerah, adalah sebuah ke sia-sia an.Semoga pilkada kita berjalan dengan baik,” biduak lalu kiambang batauik”,” ujar Dedi. (pry)
