UJUNG GURUN, METRO
Pemilihan kepala daerah (pilkada) tinggal hitungan hari. Kondisi yang terjadi jelang alek demokrasi ini, banyak penyelenggara pilkada mulai dari saksi para calon kepala daerah (cakada) yang belum memiliki jaminan perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Pengamat Sosial, Emeraldy Catra menegaskan, setiap saksi partai pada pilkada 9 Desember 2020 harus mendapat perlindungan program jaminan sosial (jamsos). “Perlindungan sosial untuk saksi partai politik (parpol) maupun pasangan calon (paslon) yang bertugas di lokasi pencoblosan nantinya itu penting dan tak ada tawar menawar,” ujar Emeraldy Catra.
Kondisi itu terangnya, untuk antisipasi berbagai kemungkinan tidak diharapkan, seperti kasus pada Pilres tahun 2019. Ditambah pula katanya saat ini pilkada berlangsung di tengah pandemi Covid-19. “Pilkada sekarang di tengah wabah. Jadi sudah semestinya saksi dan penyelenggaraan pilkada lainnya didaftarkan dalam perlindungan program jaminan sosial,” terangnya.
Menurutnya, pilkada tahun ini memang tidak seberat pada Pilpres maupun Pileg tahun 2019. Namun tantangan bagi petugas di lapangan juga lebih tinggi karena adanya virus corona. Karena itu dia menyarankan seluruh petugas yang terlibat mendapat jaminan sosial tadi. Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Nazrizal mengatakan, para saksi paslon kepala daerah dari berbagai partai harusnya mendapatkan perlindungan atau jaminan sosial dalam menjalankan tugas. Sesuai aturan mereka sebagai pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Harus didaftarkannya para saksi dan penyelenggara pilkada lainnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” tandasnya.
Nazrizal mengungkapkan, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya termasuk Penyelenggara Negara.
“Dalam aturan itu jelas disebutkan, pemberi kerja dan penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekejanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting sebagai perlindungan bagi pekerja ketika menjalankan tugas selama proses pilkada,” terang Nasrizal.
Berkaca pada Pilpres tahun 2019, banyak saksi calon presiden dan wakilnya yang meninggal dunia. Mereka bekerja secara maksimal, namun tidak mendapatkan perlindungan sesuai aturan berlaku.
“Jika saksi calon didaftarkan oleh partai, maka saksi tentu bekerja lebih maksimal. Karena apa? Bahasa lapangannya, kalau terjadi apa-apa sudah ada yang mengurus. Kasarnya, biaya tidak lagi keluar dari kantong sendiri, tapi mendapatkan jaminan dari kepesertaan mereka yang sudah didaftarkan partai atau paslon. Tentunya partai dan paslon yang peduli kepada saksi mereka, yang menjaga penghitungan dan kotak suara selama proses pilkada berlangsung,” bebernya.
Sebagai contoh di Disnakertrans Sumbar, terang Nazrizal, ketika menggelar pelatihan untuk masyarakat, baik dalam jangka waktu singkat atau pun hitungan bulan, peserta pelatihan itu didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya Disnakertrnas Sumbar sebagai penyelenggara kegiatan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai peserta.
“Ketika terjadi hal-hal di luar dugaan selama pelatihan, maka peserta mendapatkan haknya tanpa proses panjang. Tapi bagi pekerja yang tidak didaftarkan pemberi kerja dalam sebuah instansi perlindungan diri, tentu hanya akan mendapat santunan ala kadarnya,” tandasnya.
Ia menyebutkan, pemberian jaminan perlindungan sosial tidak hanya untuk saksi paslon tapi juga untuk pengurus partai. “Sejauh ini kami belum mendapat informasi apakah pengurus partai, penyelenggara pilkada mulai dari PPK, PPS dan KPPS sudah ada jaminan perlindungan. Jika sudah tentu sangat bagus. Namun jika belum, mereka harus segera didaftarkan. Ini kembali sesuai amanat undang-undang ketenagakerjaan,” terangnya.
Ia mengatakan, nominal iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terbilang kecil dibanding perlindungan jiwa lainnya, yakni Rp16.800 per orang. Jumlah itu untuk dua program, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). JKK akan diterima sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan JKM akan diterima ahli waris peserta ketika dia meninggal dunia.
Nazrizal mengungkapkan, besaran santunan yang diterima ahli waris jika peserta meninggal dunia biasa Rp42 juta. Jika meninggal dalam bekerja atau bertugas maka akan menerima Rp48 juta dikalikan besaran gaji yang didaftarkan pemberi kerja kepada peserta. Misalnya jika gaji Rp2 juta akan dikalikan Rp48 juta. Begitu seterusnya sesuai gaji masing-masing peserta.
“Informasi yang kami terima dari BPJamsostek sebagai penyelenggara program BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggara pilkada seperti Bawaslu, seluruhnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun belum ada laporan untuk KPU yang juga mempunyai tanggung jawab seperti Bawaslu,” sebutnya.
Terpisah, Kepala BPJS Keternagakerjaan Cabang Padang, Yuniman Lubis mengatakan, saksi partai politik itu harus memiliki perlindungan dalam menjalankan tugasnya. “Kita bisa berkaca pada pemilihan Presiden 2019 lalu. Banyak saksi mengalami kecelakaan kerja bahkan meninggal dunia saat bertugas. Jadi para saksi dari masing-masing parpol jelang Pilaka harus didaftarkan sebagai peserta BPJS,” tukasnya.
Disebutkannya, beberapa waktu lalu BPJS Ketenagakerjaan telah mengirim surat kepada seluruh DPD partai. Isi surat meminta Ketua DPD Partai memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus partai dan petugas saksi Pilkada Sumbar tahun 2020.
Dia berharap dengan keikutsertaan pengurus partai dan petugas saksi pilkada Sumbar tahun 2020, akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dalam tahapan-tahapan pilkada. (fan)
