PASAMAN, METRO
Angka pencari pekerjaan dan pengangguran di Sumatra Barat (Sumbar) cukup tinggi. Dari 38.000 lulusan perguruan tinggi setiap tahun hanya 3.000 orang yang ditampung pemerintah untuk jadi PNS. Lalu, ke mana 35.000 orang lagi? Untuk mengurai persoalan itu, calon Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, menawarkan Program Satu Kecamatan Satu Balai Latihan Kerja (BLK)/Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Nasrul Abit menjelaskan, pihaknya berencana membentuk satu BLK/LPK di satu kecamatan untuk menjawab pertanyaan dan permintaan masyarakat, yakni untuk menampung anak-anak mereka yang menganggur setelah tamat kuliah.
Salah satu warga yang mengeluhkan hal itu ialah Amin Dasopang, warga Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Pasaman. Ia menyampaikan keluhan itu kepada Nasrul Abit saat calon gubernur itu mengunjungi Rambahan Baru, Selasa (17/11).
“Anak-anak kami yang tamat kuliah masih banyak yang menganggur. Honor di sekolah juga memprihatinkan. Hanya digaji Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan. Itu pun dirapel sekali tiga bulan,” ucapnya.
Amin menginginkan solusi konkret dari pemerintah agar ada kejelasan nasib anak-anak mereka setelah sarjana.
Dalam menanggapi permintaan itu, Nasrul Abit mengakui bahwa pemerintah memang tidak sanggup menampung semua lulusan perguruan tinggi. Namun, pemerintah hadir dalam bentuk pemantapan sumber daya manusia untuk masuk bursa kerja.
“Untuk itu kami menyediakan BLK/LPK untuk pemantapan skil anak-anak kita agar diterima di perusahaan,” ujarnya.
Nasrul Abit berharap tamatan perguruan tinggi memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka untuk membangun kampung halaman. Ia berharap lulusan perguruan tinggi bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga di kampung.
“Jangan sampai tamat kuliah menyusahkan orang tua di kampung. Manfaatkan potensi diri. Kembangkan potensi daerah untuk kemajuan kampung halaman,” katanya.
Perihal honorer, Nasrul Abit menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan peluang kepada honorer yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dalam tes CPNS. Jika tidak lulus CPNS, pihaknya akan menampung mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Langkah ini sejalan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merekrut 1 juta guru honorer menjadi PNS melalui PPPK.
“Kalau mereka juga tidak terakomodir di PPPK, kami akan berikan gaji UMR atau UMP dan asuransi. Bagi honorer yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, kami akan kerja sama dengan bupati/wali kota,” tutur Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti pilkada itu.
Sumbar Menyemai
Cawagub Sumbar Indra Catri akan mewujudkan Program Agam Menyemai di Sumatra Barat jika menang dalam Pilgub Sumbar 2020. Ia mengatakan bahwa di Agam program itu sudah terbukti mampu membantu ketahanan pangan keluarga. “Program Agam Menyemai juga cocok diimplementasikan di Sumbar karena daerah ini memiliki tanah yang subur,” katanya ketika berdiskusi dengan masyarakat Kabupaten Solok, Rabu (14/11).
Indra Catri menjelaskan bahwa ia merancang Program Agam Menyemai untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola hasil ladang yang akan dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan slogan “Nan di laman untuak dimakan, nan di parak baok ka pakan”, program ini berusaha menggenjot produksi sawah, ladang, dan kebun masyarakat tanpa melupakan untuk memanfaatkan halaman atau pekarangan rumah.
“Jadi, kebutuhan sehari-hari, seperti kunyit, jahe, bawang, cabai, tidak lagi dibeli,” ujarnya.
Jika ketahanan pangan baik, kata Indra Catri, hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera. Strategi ini merupakan salah satu langkah agar ketahanan pangan di provinsi ini terwujud. “Ini juga sejalan dengan visi misi Nasrul Abit-Indra Catri yang memprioritaskan sektor pertanian,” tuturnya.
Dalam program Nasrul Abit-Indra Catri terdapat program menghidupkan kembali lahan tidur. Hal itu dilakukan untuk mencapai swasembada pangan di Sumbar. Untuk mencapai swasembada pangan, produksi padi per tahun setidaknya 3 juta ton, sedangkan kebutuhan Sumbar sekitar 1,2 ton.
“Meningkatkan luas lahan produktif dengan mengoptimalisasikan lahan tidur dan telantar, rehabilitasi dan juga menjadi ketersediaan pupuk subsidi sampai ke tangan petani,” ucap Indra Catri. (r)
