BUKITTINGGI, METRO
Pjs Wali Kota Bukittinggi, malalui Sekda jawab pemandangan umum fraksi tentang Ranperda-APBD 2021 dan Ranperda Penyelenggaraan Rusunawa. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, di gedung DPRD, Selasa (17/11). Pjs Wali Kota Bukittinggi, diwakili Sekretaris Daerah, Yuen Karnova, menyampaikan, untuk pertanyaan Fraksi Gerindra, dijelaskan, untuk mencapai target pendapatan, pemko akan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara rutin.
Untuk Fraksi PKS, Sekda menjelaskan, di antaranya, penurunan pendapatan daerah pada tahun 2021, karena dampak pandemi Covid-19, masih tingginya ketergantungan pada dana transfer, ketaatan bayar pajak tepat waktu masih rendah dan lainnya.
Untuk fraksi Demokrat, Sekda memberikan penjelasan, di antaranya, pencapaian target PAD dilakukan dengan memlerluas basis penerimaan, perkust proses pemungutan, tingkatkan pengawasan, tingkatkan efisiensi administrasi daan tekan biaya pemungutan, penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian pendapatan daerah.
Sekda membacakan jawaban atas pertanyaan Fraksi PAN, di antaranya, perbandingan belanja pegawai dan belanja modal adalah 42,31 persen dan 16,89 persen. Sementara untuk tahun 2021, Bukittinggi tidak mendapat dana kelurahan dari DAU tambahan.
Untuk Fraksi Karya Pembangunan, Sekda memberikan jawaban, di antaranya, pandemi Covid mempengaruhi seluruh jenis PAD, baik dari segi pendapatan pajak maupun retribusi daerah. Sementara untuk sekolah tatap muka, sesuai SK 4 Mentri, hal itu dapat dilaksanakan jika Bukittinggi telah berada pada zona hijau dan kuning. Saat ini Bukittinggi masuk daftar daerah dengan resiko penyebaran rendah, sehingga sekolah tatap muka diperbolehkan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Untuk Fraksi Nasdem-PKB, Sekda memberikan jawaban, di antaranya, strategi pemulihan ekonomi dampak covid, akan diselaraskan dengan kebijakan fiskal nasional 2021, seperti, recovery dan reformasi belanja, anggaran belanja akan diarahkan pada sektor pemberdayaan UKM, melakukan kebijakan ketahanan pangan
Sementara itu, untuk jawaban atas pemandangan umum tentang ranperda penyelenggaraan rusunawa, Sekda juga memberikan jawaban untuk setiap fraksi. Jawaban disampaikan di antaranya tentang, jumlah besaran sewa rusunawa ditetapkan paling tinggi satu per tiga dari UMP. Biaya operasional akan ditanggung oleh pengelola rusunawa.
Pada kesempatan itu, masing masing fraksi juga memberikan jawaban atas pendapat wali kota atas ranperda pengelolaan dana bergulir. Dimana, pada umumnya, setiap fraksi menyampaikan, bahwa untuk penyaluran dana bergulir, perlu dilakukan proses seleksi yang tepat, dengan terlebih dahulu memberikan pembinaan kepada mereka.
Penggunaan dana bergulir yang maksimal, akan memberikan pertambahan nilai pada keuangan dana bergulir. Sehingga tidak membebani keuangan daerah. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan, jika meskipun berdampak pada APBD, hal tersebut bukan menjadi suatu masalah, karena APBD prinsipnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. (pry)
