SOLOK, METRO
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menilai Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelengaraan Layanan Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa perlu ditetapkan. Layanan clearing house pengadaan barang dan jasa merupakan forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Bupati Solok Gusmal berharap, dapat mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan value for money, meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, lanjutnya dapat mengurangi risiko sanggah, pengaduan atau permasalahan hukum, mewujudkan pelaksanaan barang dan jasa bebas konflik kepentingan dan adil. Di samping itu, ia juga harapkan kepada peserta untuk mengikuti bimtek dengan bersungguh-sungguh serta bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
Sebelumnya ketua pelaksana Khairul menyatakan, Dasar pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang unit kerja pengadaan barang dan jasa. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 122 tahun 2018 tentang pembentukan UKPBJ dilingkungan pemerintah kota/kabupaten. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi.
Dengan di tetapkanya peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern untuk mempercepat pengambilan keputusan. Meningkatkan kapabilitas SKPD mengurangi resiko sanggah dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten Solok di butuhkan layanan yang dapat menangani segala permasalahan secara komprehensif cepat dan efektif.
“Layanan clearing house pengadaan barang dan jasa merupakan forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang terlibat,” kata Gusmal. (vko)
