PADANG, METRO
Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sumatra Barat (Sumbar) tidak lama lagi akan berlangsung. Siapapun calon kepala daerah, khususnya Gubernur Sumbar yang terpilih nantinya, akan tertumpah tumpuan dan harapan baru bagi masyarakat untuk memajukan Sumbar ke depannya.
Salah satunya datang dari para petani sawit Sumbar. Seperti diketahui luas perkebunan kelapa sawit di Sumbar sekitar lebih kurang 300.000 hektare, di mana dalam 1 kepala keluarga (KK) mengelola dua hektare kebun sawit yang sentra produksinya ada di Pasaman Barat, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Agam, dan Sijunjung.
Dari jumlah petani sawit tersebut dapat dihitung berapa banyak suara yang akan diberikan oleh petani sawit dalam Pilkada nantinya. Tidak heran, muncul harapan dari petani sawit kepada pemimpin yang terpilih nantinya, agar lebih memperhatikan petani sawit, mengingat sawit merupakan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Sumbar.
Melalui wadah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar, petani mengharapkan penguasaan keterampilan tidak hanya terbatas pada sektor tertentu tetapi harus sampai pada pengingkatan SDM petani sawit yang saat ini masih menghadapi tantangan SDM yang terbatas dalam pengelolaan sawit.
“Pemerintah harus memperhatikan SDM petani, karena sawit telah memberikan kontribusi yang multiplayer efek dalam perekonomian Sumbar. Sebut saja sektor sawit ini telah menjadi sumber penghidupan rakyat, sampai pada menyumbang PAD terbesar untuk privinsi ini,” ujar Ketua DPW Apkasindo Sumbar Jufri Nur SE MM.
Dijelaskan Jufri, sampai saat ini produktivitas kebun milik petani sawit masih kurang. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus serius untuk diurusi oleh pemerintah ke depan, lantaran salah satu yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas itu salah satunya adalah SDM petani masih rendah, selain faktor lain, misalnya ketersedian pupuk untuk petani dan bibit yang berkualitas.
“Terkait yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini sebenarnya sudah banyak. Seperti dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), salah satu misinya adalah untuk peningkatan kualitas SDM di sektor perkebunan termasuk petani melalui dana yang dikumpulkannya,” ungkap Jufri.
“Hanya saja semua ini belum maksimal dijalankan, untuk itu kita minta serius kepada siapapun nanti yang terpilih untuk segera melakukan evaluasi agar SDM unggul untuk Indonesia maju bisa menyentuh sampai pada petani dengan kebijakan yang sudah ada,” tambah Jufri.
Selain itu, Jufri menuturkan, perusahaan harus melindungi petani untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian dan mencegah kecemburuan sosial. Menurutnya, pemerintah mendorong kelompok tani dapat mengelola pabrik sawit yang bertujuan memasok kebutuhan biofuel di daerah.
“Oleh karena itu, peran sektor sawit terhadap pengentasan kemiskinan sangat besar. Perkebunan sawit berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Kami juga meminta pelaku industri dapat menata praktik perkebunan sehingga Indonesia benar-benar berdaulat, bermartabat dan berkelanjutan,” sebutnya.
Lebih lanjut disebutkannya, pemerintah sebaiknya membuat kebijakan industri hulu dan hilir untuk perkebunan kelapa sawit dengan membuat program perkebunan rakyat sedangkan perusahaan sebagai penerima hasil perkebunan untuk industri CPO-nya.
“Jika ini yang dijalankan, akan terjadi sinergi antara rakyat dengan perusahaan, dan tidak akan muncul pertikaian antara perusahaan dengan rakyat, yang mana hal ini terjadi karena pemerintah memberikan lampu hijau kepad perusahaan untuk menguasai lahan untuk perkebunan. Apabila rakyat dibimbing dan dibina sekaligus dengan memberikan pinjaman seperti UMK ataupun lainnya untuk perkebunan rakyat, dampaknya akan bagus dan lebih baik ke depannya,” tegas Jufri.
Terakahir, yang menjadi harapan petani sawit Sumbar melalui Apkasindo, Jufri mengatakan bawa kembalinya pengelolaan dan pengurusan perkebunan sawit dilakukan oleh Dinas Perkebunan.
“Selama ini yang kita ketahui, perkebunan sawit di Sumbar di kelola oleh dinas pertanian, seharusnya hal ini dibawah kendali dinas perkebunan karena sama-sama kita ketahui, perkebunan di Sumbar memiliki luas yang lebih besar dari luas lahan pertanian. Kepada pemimpin yang nantinya terpilih untuk diperhatikan hal ini, mengembalikan pengelolaan perkebunan di Sumbar dilakukan oleh dinas khusus yakni dinas perkebunan,” pungkasnya. (r)
