PADANG, METRO
Kuasa Hukum Rusvin Yunandar dan Suparjo melalui Kantor Hukum Rimaison Syarief & pathner melayangkan surat kasasi kepada Pemerintah Kota ( Pemko) Solok terkait salah satu pertimbangan yang hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor) dalam perkara Dugaan Korupsi Lapangan Merdeka Solok, yang tidak digubris Pemko Solok.
Rimaison Syarief menjelaskan, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang tanggal 10 November 2020 dalam perkara No 22/ pidsus-TPK/2020/PN Pdg atas nama terdakwa Ir Saibin yang mengharuskan Pemko Solok membayar uang sejumlah Rp 704.425.000 kepada kliennya. “ Saat ini, uang itu saat ini berada di kas kota Solok yang kepada klien kami. Bahwa berdasarkan permintaan dari Bapak Wakil Wakil Walikota Solok, klien kami yang melanjutkan pekerjaan Lapangan Merdeka Kota Solok dengan menjamin akan membayarkan dikarenakan PT. Duta Sumatera perkasa sudah tidak sanggup untuk mengerjakan proyek Tribune lapangan merdeka kota Solok,” kata Rimaison, Jumat (6/11).
Ia menerangkan, sebelumnya, bahwa setelah diadakan beberapa kali pertemuan yang diikuti beberapa pejabat pengambilan kebijakan termasuk pada waktu itu Walikota Solok Zul Elfian yang diadakan di Rumah Dinas Wako Solok. “ Pada saat itu, juga dihadiri Assisten II Jefrizal, Kabag PAP, Kadis Perkim dan Sofia Handayani yang dibuatkan pekerjaan borongan, 15 Januari 2018 untuk melanjutkan pekerjaan Lapangan Merdeka Solok karena dengan jaminan yang ada di kas daerah senilai Rp 984. 425.000.
Yaitu sisa kontrak ditambah retensi dan bisa dicairkan sebagaimana dalam dukumen pelaksanaan perubahan anggaran satua pekerja perangkat daerah ( DPPA-SKPD) nomor 900/1.05/ BKD-2018 yand dihadirkan pada waktu bukti di persidangan,” katanya.
Rimaison menegaskan, bahwa pekerjaan proyek lapangan merdeka tersebut telah diselesaikan kliennya ( Rusvin Yunandar dan Suparjo red). ” Saat ini sudah selesai 100 persen, hanya tinggal pengadaan kursi VIP Tribune sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan. Namun sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk dari pemko Solok untuk melakukan pembayaran hal tersebut telah merugikan klien kami dari segi materil,” bebernya.
Rimaison menegaskan, bahwa dalam pertimbangan pada halaman 233 alinia ke dan 2. “ Disana telah dijelaskan bahwa, dalam pertimbangan hakim, yang bunyinya menimbang bahwa terhadap pembayaran kontrak kerja nomor: 01/SPBP/PTLM-SLK/1-2017 tanggal 15 Januari 2018 dengan nilai borongan Rp1.412.100.000 berdasarkan keterangan Novery selaku kasubag program dan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok yang menyatakan bahwa saksi membenarkan bahwa sisa uang masih di kas daerah senilai Rp 984. 425.000 yaitu nilai kontrak dikurangkan dengan Rp. 704.425.000 menjadi Rp.707.675.000 yang ini menjadi tanggung jawab Wawako Solok Reiner untuk membayarnya, sebagaimana tulisan tangan Reiner yang ditampilkan Rusvin Yunandar di persidangan sebelumnya juga dihadirkan sebagai saksi.” terangnya.
Dia mengatakan, perlu diketahui juga pada saat dikonfotir di persidangan antara klien kami dengan keterangan terdakwa Ir Saibin telah memperlihatkan bahwa bukti tulisan tangan Bapak Wawako Reiner memberikan pekerjaan (PL) penunjukan langsung kepada kliennya.“ Jadi klien kami telah menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya molor dan tidak selesai oleh kontraktor sebelumnya. Jadi sebelumnya juga dibantah oleh Bapak Wawako Solok Reiner dan akhirnya didepan persidangan diakui kepada majelis hakim,” ungkapnya.
Dia berharap, agar hak kliennya dapat diselesaikan secara bertanggung jawab oleh Wawako Solok Riener dan Pemko Solok. “ Saat ini klien kami dirugikan dan sangat dirugikan sekali atas tidak dibayarkannya hak yang harus diterima oleh klien kami. Kalau tidak juga somasi kami akan berlanjut menempuh jalur hukum, termasuk melaporkan dalam hal tindak pidana,” tegasnya.
Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Leba Max Nandoko melalui hakim ketua yang memimpin persidangan perkara Dugaan Korupsi Lapangan Merdeka Solok Yose Ana Roslinda ketika di konfirmasi menjelaskan, memang bener pertimbangan ada berbunyi demikian. “Tapi kami pelaksanaannya tanggung jawab pihak yang telah bersepakat itu. Sebetulnya itu tanggung jawab pemko Solok dilihat dari fakta persidangan dan saksi yang dihadirkan.
Dia menambahkan, apabila dirugikan saudara Rusvin Yunandar maupun Suparjo silahkan menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya. “ Akan kami Pengadilan tidak ikut campur yang permasalahan itu. Kita memutus hanya memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai dakwaannya,” ujarnya, dikantor Pengadilan Negeri Padang Jumat (6/11).
Sementara dikonfirmasi ke Kabag Hukum Solok Edrizal ketika dihubungi membenarkan somasi yang dilayangkan kuasa hukum Rusvin Yunadar. “ Sedang kami jawab sesuai dengan petunjuk pimpinan. Sedang diusahakan untuk disampaikan ke kantor hukumnya hari ini. Prinsipnya kami menghormati upaya yang dilakukan oleh Rusvin dan Suparjo,” kata Edrizal, Jumat (6/11). Ia menambahkan, putusan pengadilan telah diterbitkan secara resmi oleh PN Padang. “ Kami menghormati putusan itu. Untuk jawaban substantif mohon maaf kami harus izin pimpinan terlebih dahulu,” ujarnya. (cr1)
