PADANG, METRO—Saat ini, bagaimana kepastian soal vaksin Covid-19 belum diumumkan pemerintah. Tak ayal, banyak beredar informasi yang tak berdasar dari masyarakat, dari kewajiban, pemaksaan, sampai denda Rp5 juta bagi yang menolak divaksin. Padahal, sampai hari ini belum ada kejelasan vaksi itu secara resmi dari negara.
Anggota DPR asal Dapil Sumbar Andre Rosiade meminta pemerintah memperjelas dan memastikan informasi vaksin Covid-19. Menurutnya, informasi soal vaksin masih kerap kali berubah-ubah.Masyarakat kebingungan dan bisa membuat program pemutusan mata rantai virus ini jadi melambat.
“Soal vaksin ini perlu segera dipastikan oleh pemerintah. Setelah saya berkeliling saat reses di Sumbar, masyarakat ini sudah sangat ingin divaksin, ada kegelisahan yang saya tangkap soal informasi vaksin ini. Tapi belum jelas bagaimana hasilnya,” kata Andre yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra.
Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mengatakan setidaknya ada tiga informasi yang perlu diperjelas oleh pemerintah. Pertama, yaitu soal benar-tidaknya seluruh peserta BPJS Kesehatan akan divaksin gratis.
“Yang kedua, kapan dimulainya. Awalnya ada informasi bulan November, tapi kemudian pekan ketiga Desember. Nah, ini yang harus dipastikan,” ungkap wakil rakyat asal Sumatera Barat ini.
Ketiga, kata dia, yaitu soal kepastian bahwa pemerintah benar-benar sudah mendapatkan vaksin yang diperlukan. Di tahap awal vaksinasi di dunia, Andre yakin banyak negara berebut vaksin yang sudah lolos uji.
“Kita butuh kepastian dari Kemenkes. Kapan eksekusinya, jangan sampai kita kehilangan kuota. Padahal Presidennya sudah memerintahkan bekerja cepat, jangan sampai itu tidak ditanggapi dengan baik,” kata Andre.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan vaksinasi Covid-19 mungkin akan dimulai pada minggu ketiga Desember 2020. Awalnya, rencana vaksinasi yaitu di bulan November, namun memang Luhut pernah bicara kemungkinan molornya vaksin.
“Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember,” kata Luhut dalam paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) beberapa waktu lalu.
Luhut mengatakan saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma. Untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (*/r)
