PADANG, METRO
Terdakwa Yelnazi Rinto yang terjerat kasus dugaan penyelewengan dana infak Masjid Raya Sumbar, dana sisa Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato, dan APBD Biro Bina Mental dan Kesra Setda Provinsi Sumbar anggaran tahun 2019, melanjutkan sidang keduanya dalam agenda Pembacaan Eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Kelas IA Padang, Senin (2/11).
Dalam sidang tersebut, tim PH terdakwa menyebutkan, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kabur, tidak cermat, dan tidak rinci, dalam menentukan kerugian negara. “Apa dasar JPU menggunakan uang persediaan pada biro Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar tahun 2019, sehingga jumlah totalnya mencapai Rp799.094.158. Dan JPU tidak merinci kapan dan untuk apa dana PHBI yang senilai Rp 98.207.749, sehingganya memperkaya diri sendiri tidaklah jelas,”kata PH terdakwa, Rina Cs.
PH terdakwa menambahkan, dakwaan JPU haruslah dibatalkan demi hukum atau tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi dari PH terdakwa, JPU pun menanggapi hal tersebut, dan meminta waktu satu minggu kepada majelis hakim. Sidang yang diketuai oleh Yose Ana Roslinda, mengabulkan permintaan JPU.
Sebelumnya dalam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Yelnazi Rinto selaku bendahara pengeluaran pembantu pada biro bina sosial Sumatra Barat (Sumbar), priode 2010 hingga 2019. Bendahara Masjid Raya Sumbar priode 2017. Bendahara UPZ Tuah Sakato, dan pemegang kas PBHI tahun 2013-2017.
Dimana terdakwa memindahkan buku uang zakat yang ada direkening UPZ Tuah Sakato sebesar Rp375.000.000 ke rekening infak Masjid Raya Sumbar pada Bank Nagari Kantor Gubernur Sumbar, dengan cara memalsukan tanda tangan wakil ketua UPZ.
Setelah uang tersebut masuk ke rekening, terdakwa langsung menariknya dengan menggunakan slip penarikan. Tak hanya itu, terdakwa juga memalsukan tanda tangan kepala Biro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar.
Selanjutnya, 1 Mei 2018, rekening bendahara pengeluaran Pembantu Biro Bintal dan Setdaprov Sumbar , menggunakan aplikasi Nagari Chas Management (NCM) dengan jenis ID Single User. Artinya menjalankan transaksi pemindahan buku cukup satu kali penggunaan NCM, disertai nomor hand phone terdakwa.
Kemudian terdakwa mentransfer sendiri dari uang persedian dari rekening bendahara pengeluaran Pembantu Biro Bintal dan Kesra Setda Provinsi Sumbar, ke beberapa nomor rekening. Seolah-olah untuk membayar kegiatan Biro Bintal dan Kesra Setda Provinsi, sehingga total keseluruhan sebesar Rp 718.370.000.
Selanjutnya uang yang ditransfer, dipindahkan atas kebeberapa nama orang lain, termasuk keterdakwa sendiri. Akan tetapi uang dengan jumlahnya besar itu, digunakan untuk membayar hutang pribadinya bukan, untuk membayar uang kegiatan.
Dijelaskan, dalam dakwaan, setiap selesai melaksanakan salat Jumat dan salat lima waktu di Masjid Raya Sumbar, semua infak dan sedekah yang diterima masjid dikumpulkan oleh saksi Efilman dan diantarkan ke ruang terdakwa tanpa penghitungan. Selanjutnya uang tersebut dikumpul menurut pecahannya.
Kemudian terdakwa menyetorkan uang infak pecahan Rp 20.000 ke rekening masjid, sedangkan uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000, disimpan dalam brankas terdakwa, untuk membayar imam, muazin, honor garin, dan lain sebagainya. Lalu terdakwa membuat laporan dan diumumkan pada jamaah. Namun uang infak tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Sehingganya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Tak hanya itu, uang pemegang kas sisa dana (PHBI) Provinsi Sumbar dan penyelenggaraan shalat idul fitri dan adha dan anak yatim yang berjumlah Rp98.207.759. Habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
Terungkapnya kasus tersebut, setelah ada temuan darin laporan Penghitungan inspektorat Provinsi Sumbar tentang kerugian keuangan negara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18. UU RI No.31/1999, tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20/2001, tentang perubahan atas undang RI nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (cr1)
