KUBUGADANG, METRO
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Haidi Mursal, menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara serentak 9 Desember 2020 ini melebihi target partisipasi pemilih secara nasional.
“Target kita asal jangan dibawah target nasional. Kalau nasional target partisipasinya 77,5 persen, kita jangan sampai dibawah itu,” ungkap Haidi Mursal kepada wartawan dalam kegiatan sosialisasi kerjasama KPU Kota Payakumbuh dengan organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Luak Limo Puluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota), akhir pekan kemarin di aula Kantor KPU Kota Payakumbuh, di Goor Kubu Gadang.
Selain Ketua KPU Haidi Mursal, juga tampak hadir Komisioner KPU, Ade Jumiati Marlin, Nofal Ardi, Neti Payoka, dan Nina Trisna serta staf sekretariat.
Dan juga menghadirkan dua narasumber, pertama dari Komisioner KPU Sumbar Gebri Daulay dan kedua dari Dosen Unand Hary Efendi Iskandar, dan puluhan awak media terdiri dari media cetak, online yang bertugas di Luak Limo Puluah.
Haidi Mursal pada kesempatan itu juga menyebut, berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub Sumbar 2020 ini terus dilakukan, apakah itu berupa sosialisasi keberbagai elemen masyarakat seperti KPU go to school, kepada Pemuda yang tergabung dalam KNPI dan sekmen masyarakat lainnya. Sehingga dengan begitu, partisipasi masyarakat tetap tinggi pada Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumabar tahun 2020 ini.
“Ini kita lakukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Jadi hari ini kita menggandeng kawan-kawan dari Jurnalis yang yang bertugas di Payakumbuh. Karena memang Pilkada tahun ini berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena tahun ini kita berada dalam suasana pendemi covid-19,” sebutnya.
Dikatakannya, saat pendemi ini sosialisasi kepada masyarakat secara tatap muka dalam ruangan dibatasi, ini sebagai bentuk mencegah penyebaran covid-19 lebih luas. Dan harus menerapkan protokol covid-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak duduk dan mencuci tangan serta sebelum masuk dipastikan suhu tubuhnya normal.
Komisioner KPU Propinsi Sumatera Barat Gebri Daulay dalam pemaparan materinya menyebut bahwa selain melaksanakan aturan teknis dalam penyelenggaran Pemilu atau Pilkada pada saat ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan, sehingga apa yang dikhwatikan terhadap klaster baru pada Pilkada tidak terjadi.
Disampaikannya, untuk partisipasi Pemilih di tengah pendemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dalam hal ini KPU. Mengingat, di saat normal saja partisipasi pemilih baik pada Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota, cenderung melangalami penurunan.
“Pada tahun 2015 partisipasi pemilih Sumbar hanya 59 persen lebih. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, dimana saat normal saja hanya 59, dan inilah upaya kita dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena selain prosedur teknis juga aspek protokol kesehatan dalam setiap tahapan termasuk pada saat pemungutan suara nanti,” tuturnya.
Dirinya meyakini bila setiap orang baik penyelenggara maupun masyarakat sudah melaksanakan protokol kesehatan maka kekhawatiran terjadinya klaster baru pilkada tidak akan terjadi. “Ketika protokol sehatan dijalankan, maka sebenarnya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya klaster penyebaran covid-19 di Pilkada,” sebut mantan jurnalis.
Dosen Unand Hey Efendi Iskandar, yang memaparkan terkait peran jurnalis dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada pilkada 2020 ini menyebut, bahwa memang angka partisipasi pada pilgub sumbar cenderung menurun. Hal ini terlihat sejak tahun 2005 dimana angka partisipasi mencapai 64,26 persen, dan pada tahun 2010 angka partisipasi pemilih menurun di angka 63,62 persen, dan pada tahun 2015 silam angka partisipasi pemilih tinggal 58,65 persen.
“Disinilah kita melihat, peran strategis jurnalis dalam mensukseskan Pilkada, pertama sebagai sarana efektif komunikasi publik terutama dalam sosialisasi pilkada, kedua pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada, Ketiga mendorong kesadaran politik dan Keempat pemilih yang cerdas (pendidikan politik),” sebutnya.
Salah seorang Jurnalis Senior di Luak Limo Puluah, Dodi Sastra, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini penyelenggara Pilkada dalam hal ini baik KPU maupun Bawaslu harus lebih ekstra keras melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat. Jangan sampai, menjelang detik-detik pemungutan suara, masih ada masyarakat yang tidak tahu pelaksanaan Pilkada serentak.
“Kita mendorong KPU harus gencar melakukan sosialisasi ke-tengah-tengah masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan juga kita dorong memang setiap kegiatan KPU para jurnalis dilibatkan supaya bisa menyemapikan kepada masyarakat lebih luas,” harapnya. (us)
