SAWAHAN, METRO
Baru saja pulang dari perjalanan dinas pada pekan lalu, anggota DPRD Kota Padang berangkat lagi keluar Sumbar mulai Senin ini (2/11). Kunjungan kerja (kunker) itu guna pembahasan tiga ranperda.
Ranperda tersebut yaitu Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Ranperda Penanganan dan Pengendalian Rabies. serta Ranperda Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, dalam kunker kali ini, rombongan dibagi dalam tiga kelompok. Yakni ke Bengkulu, Depok dan Bogor serta Kabupaten Kuansing.
Ia menambahkan, perjalanan yang akan dilaksanakan itu berlangsung selama tiga hari ke depan. Kunker tersebut bertujuan untuk mencari muatan-muatan lokal pada masing-masing ranperda. “Kita mencari konsep yang cocok sebelum ranperda itu dijadikan perda,” ucapnya yang juga Ketua DPC Gerindra Padang ini.
Diketahui sebelumnya, Plt Wali Kota Padang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Edi Hasymi menyampaikan, tiga Ranperda Pemko Padang kepada DPRD Kota Padang melalui sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kota Padang pada Senin (5/10) lalu.
Tiga ranperda yang disampaikan itu antara lain Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru, Penanganan dan Penggendalian Rabies dan Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan serta Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Edimengatakan Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru disusun bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, sehingga masyarakat terlindungi. Serta memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Materi dari Ranperda AKB mengatur tentang tanggung jawab dan kewenangan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, dan juga yang lebih pentingnya pembinaan dan pengawasan,” ucap mantan Kalaksa BPBD Padang ini.
Mengenai Ranperda Penanganan dan Pengendalian Rabies, ia menjelaskan berdasarkan data Januari – Juli 2019, kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) terjadi sebanyak 553 kasus. Kasus HPR yang paling tinggi terjadi di Dharmasraya, sebanyak 108 kasus, Tanahdatar sebanyak 57 kasus dan Kota Padang sebanyak 56 kasus. Alhasil, Sumbar menjadi daerah nomor dua tertinggi di Indonesia dalam kasus HPR.
Untuk itu, dalam Ranperda Penanganan dan Pengendalaian Rabies, akan ada sanksi bagi setiap orang yang memelihara atau menelantarkan hewan yang terindikasi rabies. “Kami akan mengenakan denda sebesar Rp 1 juta, agar masyarakat yang memiliki HPR dapat menjaga hewannya sehingga tidak menularkan rabies,” paparnya.
Selanjutnya tentang Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. “Raperda ini lebih menekankan pada fasilitas dan rehabilitasi para pecandu untuk memulihkan kepada ketergantungan narkotika dan prekusor narkotika, sehingga pecandu dapat kembali kepada kehidupan normal,” sebutnya. (ade)
