PADANG, METRO
Yelnazi Rinto (YR) terdakwa oknum ASN Pemprov Sumbar penilap dana infak Masjid Raya Sumbar, dana sisa Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato dan APBD Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar, tahun 2019 menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Senin (26/10). Dalam informasi yang dihimpun, terdakwa Yelnazi Rinto yang tiba ke pengadilan dengan menggunakan mobil tahanan, tampak menaiki lantai dua gedung pengadilan, dengan pengawalan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. Saat menjalani sidang perdananya, terdakwa tampak menggunakan rompi merah dan memakai peci warna hitam, tengah duduk lesu dihadapan majelis hakim.
Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU), mendakwaan terdakwa dengan beberapa pasal. “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum,”kata JPU Pitria. JPU menambahkan bahwa, perbuatan terdakwa melanggar pasal tindak pidana korupsi. “Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18. UU RI No.31/1999, tentang Tipikor. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20/2001, tentang perubahan atas UU RI No.31/1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP,”ujar JPU.
Usai pembacaan dakwaan, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Rina cs, mengajukan nota keberatan terhadap dakwaan (eksepsi). Sehingganya, majelis hakim memberikan waktu selama satu minggu. “Sidang ini kita tunda dan dilanjutkan kembali pada pekan depan, untuk itu sidang ini ditutup,”tegas hakim ketua sidang Yose Ana Roslinda.
Dalam dakwaan JPU disebutkan, terdakwa Yelnazi Rinto selaku bendahara pengeluaran pembantu pada Biro Bina Sosial Setdaprov Sumbar, priode 2010 hingga 2019. Bendahara masjid Raya Sumbar priode 2017. Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato, dan pemegang kas Panitia Hari Besar Islam (PBHI) tahun 2013-2017.
Dimana terdakwa memindahkan buku uang zakat yang ada direkening UPZ Tuah Sakato sebesar Rp 375 juta ke rekening infak Masjid Raya Sumbar pada Bank Nagari Kantor Gubernur Sumbar, dengan cara memalsukan tanda tangan wakil ketua UPZ. Setelah uang tersebut masuk ke rekening, terdakwa langsung menariknya dengan menggunakan slip penarikan. Tak hanya itu, terdakwa juga memalsukan tanda tangan Kabiro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar.
Selanjutnya, 1 Mei 2018, rekening bendahara pengeluaran Pembantu Biro Bintal dan Setdaprov Sumbar , menggunakan aplikasi Nagari Chas Management (NCM) dengan jenis ID Single User. Artinya menjalankan transaksi pemindahan buku cukup satu kali penggunaan NCM, disertai nomor hand phone terdakwa. Kemudian terdakwa mentransfer sendiri dari uang persedian dari rekening bendahara pengeluaran Pembantu Biro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar, ke beberapa nomor rekening. Seolah-olah untuk membayar kegiatan Biro Bintal dan Kesra Setda Provinsi, sehingga total keseluruhan sebesar Rp 718.370.000.
Selanjutnya uang dipindahkan atas kebeberapa nama orang lain, termasuk keterdakwa sendiri. Akan tetapi uang dengan jumlahnya besar itu, digunakan untuk membayar hutang pribadinya bukan, untuk membayar uang kegiatan. Dalam dakwaan, setiap selesai melaksanakan salat Jumat dan salat lima waktu di Masjid Raya Sumbar, semua infak dan sedekah yang diterima masjid dikumpulkan oleh saksi Efilman dan diantarkan ke ruang terdakwa tanpa penghitungan. Selanjutnya uang tersebut dikumpul menurut pecahannya.
Kemudian terdakwa menyetorkan uang infak pecahan Rp20.000 ke rekening masjid, sedangkan uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000, disimpan dalam brankas terdakwa, untuk membayar imam, muazin, honor garin dan lain sebagainya. Lalu terdakwa membuat laporan dan diumumkan kepada jamaah. Namun uang infak tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingganya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Tak hanya itu, uang pemegang kas sisa dana (PHBI) Sumbar dan penyelenggaraan Idul Fitri dan Idul Adha dan anak yatim Rp98.207.759 habis dipergunakan untuk keperluan pribadi.
Terungkapnya kasus tersebut, setelah ada temuan darin laporan Penghitungan inspektorat Provinsi Sumbar tentang kerugian keuangan negara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18. Undang-Undang RI No.31 /1999, tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20/2001, tentang perubahan atas undang RI No.31/1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (cr1)
