SAWAHAN, METRO
Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim mengatakan, adanya kelanjutan pembangunan kantor pemerintahan di 2021 yang dilaksanakan oleh pemko, perlu hendaknya didukung bersama. Supaya pelayanan pada masyarakat memuaskan dan tidak ada keluhan masyarakat terkait kondisi kantor yang tidak layak.
“Kita sambut baik proses kelanjutan pembangunannya dan minta prioritaskan kantor yang tak layak pakai,” ujar kader Berkarya ini, Minggu (25/10).
Helmi meminta kepada Pemko Padang agar konsep pembangunan kantor pemerintahan itu harus dibuat secara matang. Sehingga hasil pembangunannya nanti maksimal dan dan dana yang dialokasikan tak lagi berkurang.
“Dinas PUPR harus susun kebutuhan dana yang akan dikeluarkan, jangan sampai kekurangan,” harapnya.
Dalam pelaksanaan pembangunannya lanjutnya, harus terus diawasi dan dikontrol. Supaya kekurangan selama pembangunan dapat disampaikan pada pelaksana dan bisa dicarikan solusinya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Padang lainnya, Jupri menyampaikan memang seharusnya kantor pemerintahan dikebut penyelesaiannya yang terhenti akibat Covid-19. Agar pelayanan tak lamban tuntasnya lagi serta ASN yang bertugas semangat menjalankan tugas ditempat baru.
Ia meminta kepada Pemko Padang menyusun perencanaan pelaksanaan sesuai SOP-nya. Ini dalam rangka mewujudkan suasana kantor yang aman, nyaman dan berkualitas serta warga yang berurusan bisa puas dan senang.
“Kepada ASN yang bertugas diminta meningkatkan pelayanan pada warga dengan baik. Jangan sampai warga mengeluh setelah kondisi kantor bagus atau baru. Itu tak wajar juga. Kita berharap dengan kantor yang baru, pelayanan lebih baik dari sebelumnya,” ujar kader PAN ini.
Sebelumnya, sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Padang pada 2020 ini tertunda akibat pandemi Covid-19. Rencananya pembangunan yang tertunda tersebut akan dilanjutkan di 2021 mendatang.
Kepala Bappeda Kota Padang, Medi Iswandi mengatakan, adapun pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan pembangunannya di tahun depan diantaranya, gedung DPRD Padang, Kantor Camat Padang Barat, dan Kantor Camat Padang Timur.
Kemudian terang Medi, ada beberapa kantor lurah. Yakni, dua kantor lurah di Lubukbegalung, satu kantor lurah di Kecamatan Lubukkilangan serta juga Kantor Camat Lubuk Kilangan. “Anggaran pembangunan untuk kantor lurah tersebut sebesar Rp 4 miliar,” ujar Medi.
Untuk gedung DPRD ungkap Medi, memang rencana awalnya dibangun di 2020 ini. Namun karena adanya pandemi Covid-19, maka dana pembangunannya direfocussing untuk penanganan Covid-19.
“Pada tahun 2020 ini kita telah mengalokasikan untuk gedung DPRD sebesar Rp21 miliar, namun ditunda dan dianggarkan lagi di 2021. Dana yang dianggarkan sebesar Rp33 miliar,” jelas Medi.
Tak hanya gedung DPRD sebut Medi, dana untuk lanjutan pembangunan Kantor Camat Padang Barat, Kantor Camat Padang Timur, termasuk juga beberapa kantor lurah juga direfocussing.
“Kantor Camat Padang Barat konstruksi utamanya sudah selesai, tinggal penyelesaian, dianggarkan dana sebesar Rp6,7 miliar. Lalu Kantor Camat Padang Timur Rp15 miliar sampai selesai,” jelasnya. (ade)
