MATOAIA METRO
Dari informasi yang diterima POSMETRO, ada sekitar 30-an ASN Dishub Padang yang positif Covid-19. Akibatnya, kantor OPD yang berada di Matoaia ini pun ditutup hingga 29 Oktober 2020 nanti. “Jangan mendekat ke sana (kantor Dishub). Lagi rawan. Banyak sekali yang positif. Sekarang kantor lagi ditutup untuk umum,” ujar Kabid Keselamatan dan Operasional Dishub Padang, Mexral, Senin (19/10).
Ia menambahkan, bahwa kantor Dishub Padang sudah tutup sejak Senin lalu (12/10). Setelah itu, sempat dibuka beberapa hari, namun kembali ditutup karena makin bertambahnya kasus yang positif.
“Saat ini pegawai yang tercatat positif adalah sebanyak 30 orang. Mereka ada yang dirawat di rumah sakit. Namun ada pula yang menjalani isolasi mandiri,” tukas Mexral.
Mexral sendiri mengaku sudah satu minggu ini tidak ke kantor. Ia membenarkan bahwa saat ini kantor Dishub ditutup dan dilarang mendekat. “Tidak usah ke sana dulu. Nanti ketularan,” tandas Mexral.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani mengakui bahwa ASN Dishub memang banyak positif Covid-19. Namun angka pastinya, ia mengaku tak tahu. “Pak Dian yang lebih tahu berapa anggotanya yang kena. Yang jelas cukup banyak,” katanya.
Kepala Dishub Kota Padang, Dian Fakri belum bisa dihubungi kemarin karena ponselnya mati. Begitu juga dengan Sekretarisnya, Yudi Indra Sani. Sebelumnya, personel Satpol PP gencar melakukan pengawasan di sejumlah perkantoran Pemko Padang.
Dalam pengawasan tersebut, personel Satpol PP mengimbau seluruh pegawai agar selalu menerapkan protokol kesehatan, sesuai imbauan Wali Kota Padang terkait pemutusan rantai penularan Covid-19 di Kota Padang.
Kasat Pol PP Padang, Alfiadi mengatakan, bahwa jajarannya terus turun ke kantor-kantor setiap hari, guna mengimbau pegawai ataupun ASN yang ada di lingkungan pemerintahan agar selalu menerapkan protokol kesehatan. “Kita imbau mereka agar terapkan social distancing, ketersedian sarana cuci tangan dan adanya pengecekan suhu tubuh serta pembatasan jumlah orang dalam satu ruangan,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa klaster perkantoran angka tertinggi dari terpapar Covid-19. Oleh karena itu, Satpol PP harus mengimbau setiap pegawai (ASN) di Pemko Padang benar-benar lakukan upaya pemutusan rantai penularan Covid-19 dengan laksanakan protokol kesehatan.
Sementara itu, Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, akan menerapkan sistem kerja ganjil-genap terhadap sejumlah OPD. Wacana tersebut diambil seiring dengan meningkatnya jumlah ASN di lingkungan Pemko Padang yang positif Covid-19.
Dengan sistem ini terang Hendri, ASN akan dibagi dua. Pada tanggal genap, yang kebagian bekerja pada tanggal genap akan datang ke kantor seperti biasa. Sementara yang kebagian tanggal ganjil akan bekerja di rumah begitu sebaliknya.
Ia menjelaskan, bagi ASN yang kebagian bekerja di rumah diwajibkan tetap melapor pada pimpinan OPD yang bersangkutan. Ia juga menekankan kebijakan ini hanya berlaku pada instansi yang memiliki banyak pegawai.
Sementara untuk instansi/OPD yang personelnya sedikit ungkap Hendri, kebijakan ini tidak berlaku, agar tidak mengganggu aktivitas terutama terhadap pelayanan masyarakat. “Kebijakan ganjil genap ini juga khusus diberlakukan untuk staf, sementara untuk pejabat eselon tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemko Padang mengintensifkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi ASN. Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi keluarga besar Pemko Padang.
Hendri menambahkan, pelaksanaan bekerja dari rumah ini sudah tertuang di Surat Edaran Wali Kota Padang. Sebanyak 75 persen pegawai bekerja dari rumah. Sedangkan 25 persen lainnya tetap bekerja di kantor.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Suardi mengatakan, sebanyak 25 persen ASN yang bekerja di kantor disesuaikan oleh kepala dinas masing-masing. “Kalau di BKPSDM ada jadwalnya yang kerja di kantor, kalau eselon dua dan tiga tetap bekerja di kantor,” tukasnya.
Ia menjelaskan, Surat Edaran Wali Kota tentang bekerja dari rumah ini sudah ada dan sesuai aturan dari Kementerian. Menurutnya, pengaturan sistem kerja disesuaikan oleh OPD masing-masing. (tin)
