TAN MALAKA, METRO
Kepala Satpol PP Kota Padang, Alfiadi mengatakan, saat ini jumlah warga Kota Padang yang telah dibebankan membayar denda administratif sebesar Rp 100 ribu adalah sebanyak 168 orang. Mereka terjaring operasi yustisi petugas gabungan disebabkan melanggar Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) karena kedapatan tidak pakai masker.
“Angka terakhirnya ada 168 orang. Mereka bayar denda Rp 100 ribu per orang. Uangnya masuk ke kas Pemprov Sumbar,” ujar Alfiadi dalam diseminasi Media Center melalui aplikasi Zoom, Rabu (15/10).
Alfiadi menjelaskan, operasi yustisi dilakukan bersama-sama dengan petugas Polda, Satpol PP Sumbar. Setiap harinya, petugas Satpol PP Padang ikut melakukan razia di sejumlah titik di Kota Padang.
Masyarakat yang tidak memakai masker langsung diamankan. Kemudian di foto melalui aplikasi yang telah disediakan bersama data-datanya. Kemudian dibebankan membayar denda Rp 100 ribu.
Penyimpanan data itu dilakukan terang Alfiadi, agar ketika dia mengulangi lagi perbuatannya, maka namanya akan langsung terlacak. Jika masuk dalam kategori pelanggaran berulang, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebesar Rp250 ribu atau denda penjara selama dua hari.
“Kita mengimbau agar tak kena sanksi denda, maka patuhi protokol kesehatan. Pakai selalu masker,” tandas Alfiadi.
Ia merasa optimis, dengan penerapan denda atau sanksi ini, maka tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai masker akan semakin tinggi. “Biasanya kalau sudah kena sanksi, mereka akan jera. Dan tingkat kesadarannya mematuhi aturaan bisa meningkat,” tandas Alfiadi.
Sementara itu, Satpol PP Kota Padang kembali melaksanakan operasi yustisi di dua lokasi pada Kamis (15/10). Yakni kawasan GOR Haji Agus Salim dan Jalan Patimura.
Alfiadi mengatakan, operasi yustisi setiap hari dilaksanakan di berbagai tempat. Kemarin, petugas menertibkan sebanyak 14 orang pelanggar Perda Nomor 6 tahun 2020, tentang AKB dalam masa pandemi Covid-19. “Mereka yang tidak menggunakan masker, seperti biasa dilakukan pendataan dan penindakan diproses sesuai dengan aturan,” katanya.
Selama operasi yustisi yang dilakukan Satpol PP hingga Kamis (15/10), belum ada yang ditemukan dua hingga tiga kali warga yang terjaring razia tidak menggunakan masker. “Kita mendata menggunakan aplikasi android, yang bernama Sipelada (Sistem Informasi Pelanggar Perda). Sistem ini mencatat histori pelanggar Perda AKB oleh petugas di lapangan. Rata-rata yang kita berikan sanksi mereka yang baru satu kali melakukan pelanggaran,” ucapnya.
Ia berharap, kepada seluruh warga, bahwa Covid-19 tidak bisa memutusnya dari pemerintahan saja, tentu bersama harus bersama dengan masyarakat. “Tetaplah menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Petugas selain melakukan operasi yustisi di jalan-jalan, juga melakukan pengawasan di perkantoran, baik itu BUMN maupun BUMD,” paparnya. (ade)
