PADANG, METRO
Massa dari aliansi Cipayung Plus kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak Ombnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu. Aksi kali ini di pusatkan di depan kantor Gubernur Sumbar Jalan Sudirman, Kota Padang, Kamis (15/10).
Massa tersebut terdiri dari gabungan organisasi mahasiswa Islam seperti, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mereka mulai berkumpul di depan kantor Gubernur sekitar pukul 15.00 WIB.
Pantauan di lokasi unjuk rasa, massa yang datang berjumlah sekitar seratusan orang itu membentangkan sejumlah spanduk, diantaranya yaitu meminta Gubernur Sumbar secara tegas menolak UU Cipta Kerja. Selain itu, aksi ini pun tidak luput dari pengawalan yang di lakukan oleh personel dari Polresta Padang dan Polda Sumbar.
Bahkan, sebelum massa datang melakukan unjuk rasa, Polisi telah terlebih dahulu memasang kawat berduri di depan kantor Gubernur Sumbar. Selain melakukan orasi secara bergantian, aksi unjuk rasa ini juga di warnai dengan aksi bakar ban sebagai bentuk kekecewaan massa karena tidak kunjung datangnya Gubernur Sumbar di tengah-tengah mereka.
Sekitar pukul 17.00 WIB, perwakilan dari Gubernur Sumbar yakni kepala Kesbangpol Sumbar, Nazwir mendatangi massa untuk menjelaskan bahwasanya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sedang tidak berada di tempat karena tugas dinas di luar daerah.
“Saya sebagai perwakilan yang di perintahkan langsung oleh bapak Gubernur untuk menemui adik-adik semua. Silahkan sampaikan aspirasi adik-adik sekalian, akan kita tampung dan akan kita sampaikan kepada bapak Gubernur,” ujar Nazwir.
Hal tersebut, sempat tidak diterima oleh massa dan meminta perwakilan Gubernur untuk menghubungi Gubernur dan berbicara langsung dengan massa melalui sambungan telepon. Menanggapi hal itu, perwakilan Gubernur memenuhi permintaan massa, tetapi tidak dijawab. Massa akhirnya menerima dan meminta kepada perwakilan untuk mencarikan waktu agar dapat bertemu dengan Gubernur. Sekitar pukul 18.00 WIB, massa akhirnya membubarkan diri.
Salah seorang koordinator aksi, Luki Suseno mengatakan, pihaknya kembali menggelar aksi unjuk rasa tersebut karena ingin menuntut atau mengawasi lagi isu-isu yang terjadi selama ini.
“Kami takutnya dari aktivis mahasiswa ini dari Cipayung akan tertidur dengan isu baru lagi seperti Puan Maharani kemarin kan, lalu muncul lagi UU Ciptaker ataupun UU KPK,” kata Luki kepada wartwan.
Luki mengatakan, isu UU Ciptaker dikontrol sampai habis. Luki menyebutkan bahwa mereka tahu bahwasanya Gubernur (Sumbar) ini mempunyai hak veto untuk menjunjung tinggi aspirasi dari rakyat.
“Kami ingin Gubernur Sumbar menyatakan sikap dalam video singkat bahwa dia menolak (UU Ciptaker) selaku Gubernur. Kami maunya Gubernur ini menjenguk anak-anaknya, bukan anak-anaknya yang sibuk menjenguknya,” tegasnya.
Dijaga 1200 Polisi
Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir mengatakan, sebanyak 1.200 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa ilegal. Para personel merupakan gabungan dari Polres dan Polda.
“Aksi itu unjuk rasa ini tidak memberikan pemberitahuan kepada kami. Sebenarnya ini aksi yang ilegal. Tapi, kami akan tetap berupaya persuasif,” kata AKBP Imran.
Ditegaskan AKBP Imran, pihaknya bisa saja melakukan pembubaran dalam aksi yang akan dilakukan mahasiswa ini. Meski begitu, pihaknya akan berupaya persuasif kepada mahasiswa saat melakukan aksi.
“Kalau bisa, mahasiswa ini kan orang intelektual, mengerti aturan hukum. Seharusnya memberikan pemberitahuan, kalau kayak ini siapa yang akan bisa bertanggungjawab,” tegasnya.
Unjuk Rasa di Solok Selatan
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Solok Selatan (Solsel) juga menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi. Mereka miminta DPRD menolak Undang-undang Cipta Kerja. Mereka juga meminta agar DPRD menyurati Presiden dan DPR RI untuk menolak Undang Undang cipta kerja.
“Kami menuntut secara tegas, DPRD Solsel menolak Undang-undang Cipta Kerja ke publik dan menyurati presiden untuk penolakan Undang Undang tersebut dan fokus saja untuk penanganan Covid-19,” ujar Koordinator Aliansi Mahasiswa Solsel, M Jalali, Kamis, (15/10).
Kedatangan mahasiswa Solsel ke DPRD itu, dinanti ketua DPRD Solsel Zigo Rolanda, Ketua Komisi II Afrizal Candra dan Anggota DPRD Dede Pasarela.
Dijelaskan Jalali, di Solsel ada beberapa perusahaan baik, BUMN, swasta maupun milik daerah yang mempekerjakan banyak orang. Undang-Undang cipta kerja sangat merugikan buruh sehingga harus dibatalkan karena banyak yang tidak sesuai.
“UU Cipta Kerja belum bisa diterima masyarakat sebab merugikan pekerja sehingga harus dibatalkan, kami menuntut itu,” katanya.
Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD, perwakilan mahasiswa diajak berdiskusi di ruang sidang dewan.
Ketua DPRD Solsel, Zigo Rolanda memfasilitasi para demonstran diruang rapat DPRD setempat, dia menerima dengan tangan terbuka perwakilan mahasiswa dan menapresiasi mahasiswa karena telah mengawasi kerja DPRD dan menyampaikan aspirasi.
“RUU cipta kerja merupakan gabungan beberapa Undang-Undang dan DPRD Solsel belum melihat draftnya. Jadi kepada para mahasiswa jangan mudah termakan hoax. Silakan sampaikan pasal berapa dan ayat berapa serta poin mana yang ditolak. Tolong itu dicatat kemudian akan kami sampaikan ke pusat, melalui pemerintah Provinsi,”jalasnya.
Untuk itu, mahasiswa menulis pasal mana, poin apa yang ditolak sebab banyak pasal dalam Undang-undang cipta kerja dan kawan-kawan mahasiswa harus memahaminya. Selain itu, Ketua DPRD juga menawarkan kepada mahasiswa untuk membedah Undang-undang cipta kerja bersama-sama supaya paham dan tidak termakan hoak.
“Kita tunggu dulu draftnya dan bersama-sama kita bedah kalau memang merugikan baru disampaikan ke pemerintah pusat. Terkait menyatakan sikap penolakan, sesuai dengan aturan yang ada, dalam mengambil keputusan DPRD harus melalui paripurna,” ungkap Zigo.
Sementara Anggota DPRD Solsel, Afrizal Candra menyebutkan, menyarankan agar kawan-kawan mahasiswa menulis dan menyampaikan hasilnya ke DPRD poin mana yang ditolak, dan itu sudah berupa jelas.
“Jika kita melakukan pembedahan UU Cipta Kerja tentu akan memakan waktu lama. Untuk saat ini mahasiswa bisa menulis pasal dan ayat mana yang ditolak sehingga bisa kami teruskan. Jadi tidak mengambang,”pungkasnya.
Setelah dilakukan pertemuan melalui diskusi, para demonstran dari Aliansi Mahasiswa Solok Selatan membubarkan diri. (r/afr)
