PADANG, METRO
Jika tidak ada kendala, berkas perkara kasus dugaan penyelewengan dana infak Masjid Raya Sumbar dan APBD Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar tahun 2019, akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang, Kamis (15/10) nanti.
Hal tersebut diungkapkan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Therry Gutama. Lebih lanjut dikatakannya, jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara telah menyelesaikan surat dakwaan untuk perkara dengan tersangka ASN Pemprov Sumbar berinisial YR tersebut. “Iya, InsyaAllah, rencana akan dilimpahkan JPU ke pengadilan tanggal 15 Oktober. Saya sudah perintahkan ke JPU agar pelimpahan berkas perkara ini ke pengadilan segera dilakukan, jangan lama-lama, karena kasus ini cukup menjadi perhatian publik,” kata Therry, Minggu (11/10).
Mantan Kasi Intel Kejari Dharmasraya ini menyampaikan, seminggu usai pelimpahan berkas perkara ke pengadilan nantinya tersangka YR akan menjalani sidang perdana. “Jadwal sidang dari pihak Pengadilan Negeri Padang baru akan keluar seminggu setelah pelimpahan ke pengadilan. Kemungkinan sidang perdana minggu depan,” tandas Therry, eks Kasi Datun Kejari Pasaman mengakhiri.
Sebelumnya dilansir, JPU Kejari Padang menyempurnakan dakwaan kasus dugaan penyelewengan dana infak Masjid Raya Sumbar dan APBD Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar 2019 ini. Penyempurnaan dakwaan ini dilakukan agar syarat formil dan materil dalam dakwaan bisa terpenuhi, sehingga dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.
Sebelum penyempurnaan dakwaan dilakukan JPU, berkas kasus yang sempat menghebohkan publik Sumbar ini dinaikkan dari penyidikan ke tahap penuntutan, Kamis (10/9). Pada hari yang sama juga, JPU juga menerima pelimpahan tersangka beserta barang bukti (tahap II) dari penyidik.
Seperti diketahui, oknum ASN Pemprov Sumbar berinisial YR, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewangan dana infak Masjid Raya Sumbar dan APBD Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar tahun 2019 oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar, Jumat lalu (19/6).
YR diduga telah menyelewengkan dan melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) empat item dana. Antara lain infak Masjid Raya Sumbar Rp 892,6 juta, dana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato tahun 2018 sebesar Rp 375.
Selain itu, dana sisa Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) tahun 2018 Rp 92 juta, dan dana APBD Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar tahun 2019 Rp 718 juta. Hasil penghitungan Tim Auditor Inspektorat Sumbar, total kerugian negara dalam kasus ini Rp 1.754.979.804. Pasalnya, dana UPZ Tuah Sakato tahun 2018 sebesar Rp 375 juta telah diganti tersangka.
Berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Nomor P435/L.3/FD.1/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, Kejati Sumbar telah melakukan upaya paksa penahanan terhadap YRN di Rumah Tahanan (Rutan) Anak Air Padang.
Penahanan tersebut telah mempertimbangkan dua alasan, subjektif dan objektif. Alasan subjektif, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, mengurangi, dan merusak barang bukti. Alasan objektif, karena tersangka terancam pidana lima tahun penjara.
YR dengan leluasa bisa memainkan empat item dana tersebut karena menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar tahun 2010-2019, Bendahara UPZ Tuah Sakato sekaligus Bendahara Masjid Raya Sumbar tahun 2014-2019.
Atas perbuatannya, YR dijerat pidana melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, 8, 9, Juncto 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang perbuatan berlanjut. (cr1)
