SAWAHAN, METRO
DPRD Padang meminta kepada Dinas PUPR melakukan kontrol terhadap resapan air yang ada pada drainase-drainase. Hal ini menyikapi banjir yang terjadi saat musim penghujan di Kota Padang saat ini.
“Kita meminta Dinas PUPR memperhatikan agar resapan-resapan air dari drainase itu untuk dipastikan berjalan efektif. Apalagi saat hujan, genangan-genangan air cukup luar biasa terjadi di Kota Padang pada saat musim penghujan sekarang,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Padang, Djunaidy Hendri, Kamis (8/9).
Menurutnya drainase-drainase yang ada di lingkungan masyarakat, itu harus dipastikan mengalir secara efektif ke drainase-drainase induk sampai ke muara. “Kita perhatikan, permasalahan banjir bukan saja karena sumbatan, namun juga disebabkan tertutupnya saluran-saluran tersebut untuk kebutuhan kebutuhan trotoar dan akses keluar masuk toko dan rumah masyarakat,” ucap kader PKS ini.
Ia menambahkan, Dinas PUPR juga harus memastikan air disaluran drainase tidak mendapatkan hambatan. Tidak saja mengalir dengan cepat ke muara, tetapi juga masuk ke dalam permukaan bumi secara cepat.
Ia meminta, tidak semuanya yang dibetonisasi. Kemudia ia berharap kepada masyarakat, drainase-drainase lingkungan, sebelum masuk ke drainase drainase induk, di tingkat kecamatan atau tingkat kota, dapat dirawat bersama sama.
“Mungkin melalui pemerintah kota, agar mendorong maayarakat untuk selalu bergotong royong membersihkan saluran drainase, khusus di depan rumah masing-masing,” paparnya.
Djunaidy menjelaskan, khusus daerah daerah sentral ekonomi, ia perhatikan banyak drainase-drainase utama banyak yang ditutup. “Nah untuk kebutuhan ekonomi, maka kita minta kepada pemerintah, untuk memastikan, tidak semuanya drainase itu yang ditutup. Karena kalau ditutup semuanya, tentu kontrolling penumpukan sendimen tidak terpantau. Dan akan terjadi hambatan pada lajur air dari saluran drainase yang menjadi penyebab banjir,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah mengawasi masyarakat dan masyarakat memberi perhatian untuk tidak menutup drainase yang ada dipetak petak tokonya. Sehingga aliran air dari drainase lingkungan bisa mengalir ke drainase induk di tingkat kecamatan dan dari sana juga akan mengalir ke drainase induk di tingkat kota.
“Tapi setahu saya, drainase-drainase yang ditutup oleh pemilik toko itu semestinya harus ada izin dari pemerintah. Kemudian pemerintah itu membolehkan menutup drainase itu hanya untuk jalur kendaraan keluar-masuk saja,” sebutnya. (ade)
