AGAM, METRO
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam, Elvis mengingatkan, wali nagari untuk tetap menjaga netralitas selama masa kampanye calon kepala daerah (cakada). Wali nagari dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.
“Kepala desa atau wali nagari juga dilarang terlibat dalam politik praktis seperti ikut berkampanye pasangan calon kepala daerah,” ujar Elvis, Jumat (2/10).
Dijelaskan Elvis, larangan tersebut sudah tertuang dalam UU No.6/2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, kepala desa atau wali nagari memilki peran sebagai pihak yang netral. “Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada,” jelas Elvis.
Selanjutnya, dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu dalam Pasal 282 dijelaskan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye. “Jadi wali nagari juga terikat dengan aturan terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah,” ujar Elvis.
Elvis juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjaga netralitas. Dikatakan, selama masa kampanye pihaknya terus mengawasi keterlibataan ASN. “Berkaitan dengan ASN, Bawaslu mengawasi keterlibatan ASN, masyarakat dapat menyampaikan kepada Bawaslu jika menemukan ASN terlibat,” kata Elvis.
Dengan dideklarasikannya pemilihan umum bandunsanak, pihaknya berharap semua pihak yang terlibat untuk dapat menaati semua aturan tentang pelaksanaan kampanye.
“Dengan penandatanganan tadi sudah menunjukan komitmen bersama bahwa pemilu akan dilakukan secara aman, damai adn sehat, jadi diharapkan semua pihak untuk dapat menjaga suasana tersebut agar tercipta pemilu bandunsanak,” ujar Elvis. (pry)
