DHARMASRAYA, METRO
Memasuki hari keenam masa kampanye Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Dharmasraya menegaskan bahwa setiap pejabat negara yang ikut mengkampanyekan pasangan calon, wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh pimpinan lembaga negara atau pejabat berwenang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Dharmasraya, Syamsurizal terkait regulasi cuti kampanye dan adanya indikasi oknum pejabat negara yang melaksanakan kampanye tanpa izin, Kamis (1/10).
Syamsurizal menyebutkan, pihaknya telah melakukan upaya pengawasan terhadap aturan-aturan terkait pejabat negara tersebut. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat satu temuan dugaan oknum pejabat negara yang berkampanye tanpa mengantongi izin cuti kampanye. “Sesuai prosedur penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu, kami sudah melayangkan surat undangan untuk melakukan klarifikasi namun yang bersangkutan masih berhalangan untuk hadir memberikan keterangan,” kata Ketua Bawaslu Syamsurizal didampingi Komisioner Divisi Hukum Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa, Kamis (1/10).
Jika terbukti melanggar, tambahnya, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, bisa saja dijatuhkan sanksi lain jika pelanggaran tersebut dianggap melanggar aturan lain seperti kode etik selaku pejabat negara.
Komisioner Divisi Hukum Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa, Alde Rado menyebutkan, terkait regulasi izin cuti kampanye bagi pejabat negara telah diatur dalam Peraturan KPU. “Disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU ) Nomor 11 tahun 2020, pasal 63 ayat 1 dan 2,” jelasnya.
Regulasi tersebut, lanjutnya, merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 70 ayat 2, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kampanye yang melibatkan pejabat negara seperti anggota pihak DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Desa atau Wali Nagari.
Terkait kategori pejabat negara yang boleh terlibat dalam mengkampanyekan pasangan calon, lanjutnya, diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun jenis kampanye mana saja yang mewajibkan seorang pejabat negara memiliki izin, ia menjelaskan dalam hal ini meliputi seluruh jenis kegiatan kampanye. Termasuk berinteraksi di media sosial yang memiliki materi ajakan, sosialisasi dan sebagainya.
“Izin tersebut harus disampaikan minimal tiga hari sebelum kampanye dilaksanakan, dan tidak ada pengecualian terhadap kegiatan kampanye yang dilaksanakan diluar hari kerja,” jelasnya. (g)
