AIAPACAH, METRO
Jelang pemilihan Gubernur (pilgub), semua ASN Pemko Padang diminta untuk tetap netral. Netralitas dinilai sangat penting karena nantinya ada sanksi yang bisa didapatkan jika diketahui ada ASN yang berpihak pada suatu pasangan calon.
“Kita sebagai ASN tentu harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Karena jika dilanggar, ada sanksi bakunya,” sebut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Padang, Suardi, Kamis (1/10).
Menurutnya, sejak Maret 2020 lalu, Pemko Padang telah mengeluarkan edaran pada semua ASN untuk netral menghadapi pilkada. Semua ASN di lingkungan Pemko Padang juga selalu dibina untuk netral. Apalagi memasuki musim politik saat ini. Tidak boleh ada ASN yang memperlihatkan keberpihakan. Apalagi sampai terlibat kampanye bersama partai pilitik.
“ASN kita selalu digiring untuk netral. Karena sudah ada aturan yang jelas. Sejak bulan Maret lalu, Wali Kota Padang sudah mengeluarkan edaran tersebut pada semua ASN Pemko Padang,” tukas Suardi.
Untuk mengingatkan ASN agar netral terangnya, di setiap momen tertentu selalu dibacakan instruksi dari pusat terkait netralitas dihadapan semua ASN di lingkungan Pemko Padang. “Kita selalu mengingatkan imbauan Menpan soal netralitas ASN. Rata-rata mereka sudah tahu,” sebut Suardi lagi.
Secara konplit, semua ASN di lingkungan Pemko Padang saat ini menurutnya tidak ada yang terbukti atau dilaporkan terlibat dalam kampanye politik. Namun jika ada laporan dari masyarakat tentu, akan dilakukan proses sesuai aturan berlaku. Yakni PP Nomor 53 tahun 2010 dengan sanksi teguran, penurunan gaji, pangkat hingga pemberhentian. (tin)
