PADANG, METRO
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPD) kembali mendatangi kantor KPU Sumbar untuk melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (22/9). Namun, belum sempat berunjuk rasa, mereka langsung dibubarkan Polisi dengan alasan tidak mengantongi izin.
Bahkan, sehari sebelumnya, massa tersebut juga sudah sempat mendatangi kantor KPU Sumbar, namun juga dibubarkan Polisi dengan alasan yang sama. Meski dibubarkan, tidak ada terjadi aksi anarkis dan benturan antara Polisi dengan mahasiswa.
Kasat Intelkam Polresta Padang, Kompol Jon Hendri mengatakan, koordinator aksi baru memasukkan surat pemberitahuan aksi satu hari sebelumnya. Sehingga, surat tersebut masih diproses dan memakan waktu 3 x 24 jam. Sedangkan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam APPD ini kembali sehari setelah memasukan surat pemberitahuan.
“Kami terpaksa meminta mereka untuk bubar karena mereka belum memiliki izin untuk melakukan aksi unjuk rasa. Setelah diberikan arahan, mahasiswa tersebut membubarkan diri dengan tertib,” kata Kompol Jon Hendri.
Sementara, Koordiantor aksi, Rahmat Hanafi mengatakan, ia melakukan aksi tersebut ingin menyampaikan empat tuntutan yang sama dengan aksi yang dilakukan sehari sebelumnya. Namun, aksi tidak jadi dilaksanakan lantaran Polisi belum memberikan izin.
”Kami ingin meminta KPU dan Bawaslu harus menyelenggarakan tahapan Pilkada sesuai amanat undang-undang, KPU dan Bawaslu harus mengusut tuntas dugaan kejanggalan persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur berupa persyaratan ijazah SKCK dan lainnya, supaya tidak terjadi fitnah. Selanjutnya, KPU dan Bawaslu harus pastikan tahapan Pilkada sesuai protokol kesehatan. Karena rata-rata para bakal calon dalam pendaftaran kemarin, melakukan iring-iringan, sehingga tidak lagi sesuai dengan protokol kesehatan,” jelasnya. (heu/r)
