PASAMAN, METRO
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman, launching pengumuman dan uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Launching uji publik DPS tersebut dilaksakan di Media Senter KPU Pasaman. Sabtu (19/9). Menariknya saat Launching uji publik DPS tersebut KPU Pasaman melibatkan langsung awak media di daerah itu.
Satu per satu awak media di Pasaman dicek keabsahan datanya. Apakah sudah terdaftar dalam DPS atau ada elemen data yang salah untuk segera dilakukan perbaikan. Setelah itu, KPU Pasaman bakal melakukan uji publik di tingkat kejorongan.
Diketahui, DPS Pasaman tercatat 192.639 pemilih. Terdiri atas, 97.249 laki-laki dan 97.390 perempuan, dengan jumlah TPS sebanyak 706 unit tersebar di 37 nagari.
Ketua KPU Pasaman, Rodi Andermi mengatakan, DPS harus dilakukan uji publik, untuk memastikan masyarakat terdaftar sebagai pemilih ditiap TPS. Uji publik dilakukan sejak tanggal 19 hingga 28 September 2020 mendatang.
‘Substansi dari uji publik paling besar ini memang di tingkat kejorongan. Kami bakal terjun ke lapangan untuk memastikan uji publik ini sukses dan sesuai target,” kata Rodi.
Untuk memastikan apakah seseorang warga sudah terdaftar atau tidak sebagai pemilih di Pilkada 9 Desember 2020 nanti bisa dicek lewat websitenya KPU, di https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id.
Selain uji publik, DPS itu juga diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat nagari (Desa) hingga ke TPS di kampung-kampung. KPU akan menyiapkan reward bagi PPS yang kreatif dan inovatif mengumumkan DPS kepada masyarakat.
“DPS akan diumumkan di 706 TPS di Kabupaten Pasaman. PPS harus membuat pengumuman yang lebih kreatif dan inovatif. Akan ada reward bagi PPS tersebut nanti dari kita (KPU),” lanjut Rodi.
Selama ini, kata dia, masyarakat terkesan tidak peduli terhadap DPS ini, apakah sudah terdaftar atau belum. Sehingga disaat hari H pencoblosan baru muncul protes dan masalah.
“Saat DPS diumumkan dan disosialisasikan atau diuji publik, masyarakat partisipasinya rendah. Saat pencoblosan, baru muncul masalah. Tahun ke tahun masalah krusial ini adalah di DPS dan DPT,” ungkapnya.
Perihal DPS, ini merupakan tanggungjawab semua pihak. Tidak saja oleh KPU, melainkan juga pihak terkait seperti pasangan calon, tim sukses hingga pemerintah daerah. Ia menyebutkan, tidak tertutup kemungkinan DPS Pilkada Pasaman terjadi penambahan atau perbaikan.
“DPS pilkada Pasaman tahun ini terjadi penurunan, angkanya sekitar 7.000 an. Sebab, hanya warga yang memiliki KTP Pasaman saja yang boleh didata dan punya hak pilih.
Sementara warga yang sudah lama berdomisili di Pasaman, tapi tidak memiliki KTP Pasaman, tidak didata,” pingkasnya. (cr6)
