KHATIB, METRO
Tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Kejaksaan, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya mulai melakukan penindakan terhadap pelanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Padang, Senin (21/9). Seperti yang terlihat di depan DPRD Sumbar, operasi yang dimulai sejak pagi hingga siang hari tersebut, puluhan warga mendapatkan sanksi menyapu jalan, mencabut rumput, serta membersihkan sampah. Mereka kedapatan tidak memakai masker saat berkendara dan keluar rumah.
Kebanyakan dari mereka yang terjaring tersebut berkilah bahwa mereka lupa dan terburu-buru sehingga lupa untuk menggunakan masker. Selain itu, ada juga yang beralasan karena jarak tempuh mereka keluar rumah yang dekat sehingga mereka merasa tidak perlu menggunakan masker.
Namun bagi petugas yang menjalankan tugas dalam menegakkan peratuan daerah (perda), tetap memberikan sanksi menyapu jalan dan mencabut rumput. Selain itu, mereka juga dipasangkan rompi plastik bertuliskan “Pelanggar PSBB”. Usai menjalankan sanksi, para pelanggar didata, difoto, serta dicatat identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian diberikan masker.
Seperti diketahui, Operasi Yustisi dilakukan dalam rangka menertibkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sekaligus menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Sementara itu, terkait ditetapkan Peraturan Walikota Padang tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, Polresta Padang akan siapkan sel khusus untuk pelanggar tersebut. “Sama-sama kita mengetahui bahwa tahanan yang ada di Polresta Padang telah melebihi kapasitas. Namun untuk hal ini kita menyatakan siap dan siapkan sel khusus,” terang Kapolresta Padang, AKBP, Imran Amir, kepada wartawan, Senin (21/9).
Sebelum diselkan, kata dia, bagi pelanggar protokol kesehatan tentu akan dilakukan uji swab terlebih dahulu. Kemudian itu dilakukan bersama dengan tim kesehatan untuk dilakukan tes. “Kita akan tes swab dulu. Apakah mereka negatif atau positif,” terang AKBP Imran Amir di lokasi operasi.
Ia menambahkan, terkait operasi yang dilakukan, pihaknya akan melakukan razia setiap harinya sampai kondisi Sumbar benar-benar bebas dari Covid-19 dan masyarakat lebih tertib untuk menggunakan masker. “Kita melakukan operasi setiap hari. Besok kita akan jalan mulai pagi hingga malam di tempat-tempat keramaian,” sambungnya.
Diketahui, razia dilaksanakan di dua lokasi yaitu di depan DPRD Sumbar Jalan Khatib Sulaiman, dan kawasan Pondok. Perda yang dilakukan tersebut bertujuan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Pasalnya, di Kota Padang setiap harinya mengalami lonjakan kasus positif Covid-19. Sehingga, razia wajib pakai masker tersebut diambil sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran virus tersebut.
DPRD Mendukung
Anggota Komisi I DPRD Padang, Ja’far sangat mendukung diberlakukannya operasi yustisi Covid-19 yang melibatkan TNI/Polri dalam upaya memutus penyebaran Covid-19. Menurutnya dengan melibatkan TNI/Polri akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan Covid-19.
“Saya sangat mendukung sekali keterlibatan TNI/Polri dalam memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak patuh dalam menerapkan protokol Covid-19. Apalagi pada saat ini setiap hari semakin banyak korban berjatuhan akibat Covid-19,” ujar kader PKS ini, Senin (21/9)
Dengan adanya operasi yustisi diminta masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan yang diharapkan akan mampu memutus penyebaran Covid-19. Disamping itu, untuk mengawasi daerah-daerah yang berada dipinggiran Kota Padang sambung Ja’far, ia meminta kelurahan harus bekerjasama dengan RT/RW untuk membatasi keramaian di tengah-tengah masyarakat.
“Kita sadari, kita kekurangan tenaga dalam hal pengawasan di daerah pinggiran kota. Oleh karena itu, kita dari DPRD meminta kelurahan melibatkan RT/RW dalam mengawasi kerumunan masyarakat serta mengajak masyarakat untuk tetap memakai masker. Kalau kesadaran belum kurang, niscaya Covid-19 dapat teratasi,” ucapnya.
Ia berharap dengan adanya operasi yustisi Covid-19 akan memberikan efek jera kepada masyarakat, dan kedepan masyarakat taat menjalankan protokol Covid-19. “Ini jelas, payung hukumnya berupa perda sudah ada bagi penegak hukum dalam mengambil sikap. Oleh karena itu, dengan adanya operasi yustisi ini akan berdampak kepada masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” paparnya. (r/ade)
