ADINEGORO, METRO
Usulan agar tradisi rangkap jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dihapus mencuat dari Senayan DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI F-Gerindra Andre Rosiade setuju dengan usulan rangkap jabatan komisaris BUMN dihapus.
“Kita dari awal kan memang tidak setuju ya ada jabatan rangkap itu. Paling kalau sudah komisaris A, lalu komisaris B, C harusnya tidak boleh. Biar lebih fokus dalam mengawasi BUMN yang diamanahkan,” kata Anggota Fraksi Partai Gerindra ini kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).
Usulan agar komisaris BUMN tak merangkap jabatan muncul pertama kali dari anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga. Lamhot berpendapat, dengan adanya Revisi Undang Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tradisi rangkap jabatan komisaris BUMN bisa dihapus.
Selain sepakat tradisi rangkap jabatan komisaris BUMN dihapus, Andre menyarankan agar ada juga aturan mengenai direktur anak perusahaan BUMN tak rangkap menjadi komisaris.
“Yang kedua, itu juga harus diatur misalnya direktur holding, lalu dia jadi komisaris di anak perusahaan, kan banyak yang terjadi itu, itu juga harus diatur dengan aturan yang jelas. Kalau memang terpaksa jadi komisaris, gaji pun harus dibunyikan itu di undang-undang baru itu, jangan sampai dapat dua gaji,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Andre juga mengatakan ada masalah dengan BUMN saat ini, yakni pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) pemerintah mengisi kursi komisaris BUMN. Menurut Andre, harus ada aturan jelas masuknya pejabat setingkat dirjen masuk BUMN, meski saham BUMN dipegang pemerintah.
“Yang ketiga, banyak sekali pejabat selevel Dirjen itu juga komisaris di BUMN, ini harus diatur juga. Selama ini kan pemerintah bilang ini bagian dari fungsi pengawasan dan pembina dari pemerintah, karena pemegang sahamnya itu kan pemerintah wajar kalau komisarisnya juga dari pemerintah, ini juga akan kita bahas lebih detail aturan-aturan,” ucapnya.
Menurut Andre, adanya RUU BUMN menjadi momen yang pas untuk perbaikan BUMN ke depan. Dia mendorong agar BUMN lebih transparan serta akuntabel.
“Undang-Undang BUMN itu prinsip dasarnya akan membuat BUMN itu lebih transparan, lebih akuntabel, lalu pengawasannya lebih kuat. Tujuannya jelas menjadikan BUMN menjadi perusahaan kelas dunia tapi bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan juga membuka lapangan kerja,” imbuhnya.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar, dengan adanya RUU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tradisi rangkap jabatan komisaris BUMN bisa segera dihapuskan. Ia tidak ingin ada komisaris yang bisa merangkap jabatan di BUMN sampai 3 atau lebih jabatan dalam satu periode masa kerja sekaligus.
“Mengenai rangkap jabatan tadi sempat disinggung. Saya juga mengusulkan di dalam UU ini jangan lagi ada seseorang katakanlah misalnya dia sudah komisaris di BUMN A lalu dia komisaris di BUMN B, dan BUMN C sampai bisa seseorang merangkap jabatan komisaris di 3 BUMN. Nah ini juga saya kira harus dijawab nanti oleh UU ini,” ujar Lamhot dalam RDP di gedung DPR RI, Kamis (17/9). (*/r)
