KOTOTANGAH, METRO
Respon positif ramai diberikan masyarakat dalam rangka menyambut Perda AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) yang sedang disosialisasikan Pemko Padang. Mereka setuju jika pelanggar protokol kesehatan (prokes) dikenai sanksi berat untuk memberikan efek jera.
“Kita setuju kalau ada hukuman berat diterapkan. Hal ini agar yang berbuat salah bisa merasakan efek jera,” sebut Fani (40), salah seorang warga kepada POSMETRO, Senin (14/9).
Selama ini, kata dia, banyak sekali masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Dengan enteng, mereka kemana-mana tak pakai masker. Tentu saja hal itu akan membahayakan orang lain disekitarnya. Karena bisa saja mereka tertular dan kemudian menularkannya pula ke orang lain.
Fani mengungkapkan, pemberian sanksi berat diharapkan bisa membuat masyarakat waspada dan memastikan diri untuk mematuhi protokol kesehatan. “Semoga dengan sanksi tegas ini, warga semakin patuh. Kalau saya dan keluarga sudah patuh,” tandasnya.
Warga lainnya Aan (26) juga mengungkapkan hal demikian. Saat ini penambahan kasus yang tertular Covid-19 semakin besar di Sumbar, khusus di Padang. Bahkan tetangganya baru saja meninggal karena Covid-19. Virus ini ternyata tak memandang tua dan muda. Jika daya tahan tubuh lemah, mereka bisa berpotensi meninggal.
“Dampaknya luar biasa. Bisa meninggal orang dibuatnya. Makanya saya setuju kali kalau ada hukuman penjara atau kurungan pada pelanggar perda itu,” sebut warga Lubeg ini.
Ia berharap perda itu segera diterapkan, karena dampak penularan Covid-19 sangat serius. Jadi harus ada sikap tegas. “Seharusnya penerapannya dari dulu. Bukan sekarang lagi,” harapnya.
Seperti diketahuì, Pemko Padang baru saja mensosialisasikan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda AKB) disahkan oleh DPRD Sumbar beberapa waktu lalu. Perda berisi aturan soal sanksi denda hingga kurungan bagi pelanggar protokol kesehatan.
Wakil Wali Kota, Padang Hendri Septa mengimbau kepada warganya untuk mematuhi perda ini. Jika ada yang melanggar, ujung-ujungnya bisa dipidana bahkan dipenjara. “Saya minta agar masyarakat mematuhinya, karena ini betul-betul serius, jangan sampai masyarakat merasakan dampaknya (dipenjara),” ucap Wawako.
Dalam Perda AKB itu, bagi yang tidak memakai masker terancam kurungan paling lama dua hari. Kurungan dapat dikenakan bila pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali dan pernah didenda administratif. Aturan ini tertuang dalam Pasal 110.
“Ini bukan berita pertakut, tapi konsekuensi bagi yang melanggar, karena itu seluruh warga agar menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan protokol kesehatan,” sebut Hendri Septa.
Pemko Padang akan melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat hingga satu pekan ke depan. Dalam sosialisasi ini, Pemko Padang membentuk tim yang turun ke seluruh kelurahan. “Kita masifkan sosialisasi Perda ini, saya dan tim akan ikut turun ke tengah masyarakat nantinya,” jelas Wawako.
Selain itu, Pemko Padang juga akan berkolaborasi dengan Pemprov Sumbar dalam segi teknis sosialisasi ke masyarakat. Sesuai arahan Gubernur Irwan Prayitno, seluruh kabupaten/kota diminta melakukan koordinasi dengan Satpol PP Pemprov terkait teknis sosialisasi. “Kita akan ikuti teknisnya agar sama dengan Pemprov Sumbar, jangan sampai kita beda sendiri,” sebut Wawako. (tin)
