SOLOK, METRO
Sikap empati Bupati Solok, Gusmal dengan kondisi masyarakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19, mendorong dirinya untuk melahirkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 44 tahun 2020. Payung hukum daerah ini bukan dimaksudkan untuk mengekang masyarakat, akan tetapi menggugah kesadaran masyarakat dengan ketegasan demi kepentingan bersama.
Lahirnya Perbup nomor 44 tahun 2020 sebagai bentuk responsif Gusmal sebagai kepala daerah, memang diharapkan dapat mendorong penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Solok lebih maksimal. Apalagi dengan melihat perkembangan kasus ini di daerah Kabupaten Solok yang semakin memprihatinkan.
Langkah dan sikap tegas kepala daerah memang sangat diperlukan. Namun diakui Gusmal menggugah kesadaran masyarakat menjadi kuncinya dengan lahirnya Perbup ini dalam memperkuat penanganan pandemi Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.
Bupati Solok, Gusmal mengingatkan, bagi masyarakat baik perorangan, pelaku usaha, pengelola dan penanggungjawab fasilitas umum yang tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi. Untuk itu setiap orang wajib menerapkan 4 M, sesuai dengan standar penanganan Covid-19.
“Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Begitu juga dengan pelaku usaha, pengelola dan penanggungjawab fasilitas umum wajib menyediakan sarana prasarana 4 M,” ujar Gusmal.
Gusmal menegaskan, sejumlah sanksi siap menanti bagi siapa saja yang membandel pada masa penerapan nantinya. Sanksi beragam, mulai dari terguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial hingga denda administratif. Teguran sifatnya akan diberikan pada masa sosialisasi, namun bila ditemui ada masyarakat yang melanggar pada saat razia nanti akan dihukum dengan kerja sosial selama 2 jam kerja di fasum terdekat.
“Sesuai dengan pasal 9 ayat 7 Perbup 44 tahun 2020, bagi perorangan yang pernah terkena sanksi kerja sosial dan masih tertangkap lagi tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan didenda, maksimal Rp 200 ribu,” terang Gusmal terkait Perbup yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Solok.
Sementara itu, bagi pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum, harus siap terkena denda maksimal Rp 1 juta rupiah bila masih membandel usai terkena teguran tertulis. Jika masih melanggar, maka akan diberlakukan penghentian usaha mereka untuk sementara.
“Sanksi terberatnya akan dicabut izin usahanya, intinya Perbup ini untuk menggugah kepedulian kita bersama agar peduli dan bersama-sama mendukung upaya pengendalian Covid-19,” tambahnya.
Sejatinya, penerapan Perbup 44 tahun 2020 bukanlah untuk memaksa masyarakat, namun memancing kepedulian agar bersama-sama mengambil peran dalam memutus mata rantai penyebaran Corona.
Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok bakal menerapkan secara penuh Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2020 pada Oktober 2020 mendatang.
Produk hukum daerah tersebut berisi tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Solok.
“Kita sudah sama-sama rasakan dampaknya terhadap sosial dan ekonomi, kita ingin, semua lapisan bergerak bersama untuk membantu memutus mata rantai penyebaran sehingga kita bisa beraktivitas normal,” tutupnya. (vko)
