PADANGPANJANG, METRO–Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran, kembali mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan APBD Pemko Padangpankang untuk Perjalanan Dinas (Perdinas) ke luar daerah.
”Tidak melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi, itu tidak diberlakukan untuk ASN saja, tetapi juga berlaku bagi pimpinan daerah. Untuk sementara waktu mengingat kasus Covid-19 semakin meningkat perjalanan dinas dihentikan. Kita ‘puasa’ dulu melakukan perjalanan dinas luar provinsi,” ujar Wako Fadly Amran.
Fadly memastikan hingga hari ini, sejak Covid-19 mewabah termasuk meledak dengan klaster RSUD Padangpanjang dulu itu, tidak ada ASN, pejabat dan pimpinan keluar daerah dengan biaya perjalanan dinas dari APBD Padangpanjang.
“Kebijakan ini diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan kepada masyarakat Padangpanjang. Juga untuk mengantisipasi ASN menjadi virus carrier dan menyebar serta muncul klaster baru lagi di kota kami,” ujar Fadly.
Melihat kondisi terkini, Fadly Amran menilai, tingginya kasus penyebaran virus melalui silent spreader terpapar oleh orang tanpa gejala semakin banyak. “Kami di Padangpanjang terpapar Covid-19 dipicu dunsanak kami dari luar Sumbar yang datang tidak mengikuti aturan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Padangpanjang,” tegas Fadly.
Berkaitan ‘puasa’ panjang perjalanan dinas keluar Sumbar, Fadly menjelaskan, dihentikannya perjalanan luar daerah, bagian dari komitmen untuk bersama melawan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Ternyata juga mengefisienkan keuangan daerah.
“Efisien, efektif dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pemulihan ekonomi pasca covid-19. Kalau untuk berkoordinasi fasilitas meeting zoom dan meeting virtual sangat memadai,” ujar Fadly.
Dikatakan, angka orang terpapar Covid-19 di Sumbar terus bertambah setiap hari. Perbandingan dengan sembuh bak siang dan malam.
Bahkan klaster Covid-19 pun, merangsek ke profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau klaster perkantoran. Tidak hanya ASN saja, tapi pejabat setingkat pimpinan di daerah tidak luput dipapar virus corona.
Sejak Maret, Covid-19 ditemukan pertama di Sumbar, Pemko Padangpanjang terus mengikuti ketentuan penanganan Covid-19, seperti protokol kesehatan dan panduan menangani pandemi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Padangpanjang pun menjadi kota dengan persentase teaching dan testing swab tertinggi di Sumbar.
Tidak hanya itu, sejak PSBB dari jilid satu sampai tiga, ASN dan pejabat serta kepala daerah ‘kota serambi mekkah’ sudah puasa panjang dari yang namanya perjalanan dinas keluar daerah Sumbar.
Bahkan, dua minggu terakhir eskalasi Covid-19 Padangpanjang terus menaik, tak ayal wali kota pun menerbitkan Instruksi Wali Kota tentang Penghentian Sementara Kegiatan Pesta Perkawinan, Kegiatan Olahraga Melibatkan Banyak Orang, dan Meniadakan Kerumunan Warga.
“Kita menerbitkan instruksi, telah berkoordinasi dengan Forkopimda dan meminta bantuan pihak TNI dan Polri untuk menegakkan instruksi ini,” ujar Fadly.
Fadly Amran dan stakeholder di Kota Padangpanjang memang bertungkus lumus melawan Covid-19 dan memastikan pemerintahan selalu ada bersama rakyat, dalam menghadapi wabah Covid-19. Bahkan tercatat pemberian BLT Tunai maupun Non Tunai Padang Panjang termasuk terbaik dan terbuka serta inten untuk warganya.
Baru-baru ini, Pemko juga mengeluarkan edaran terkait larangan mengadakan kegiatan yang bersifat keramaian atau kerumunan.
Seperti, pesta perkawinan (baralek) olahraga yang memicu kerumunan banyak orang. “Bagi warga kita atau tamu yang datang dari luar daerah akan dilakukan tes swab. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi mendeteksi Covid-19,” tegas Fadly Amran. (adv)
