Pembangunan Sijunjung difokuskan pada percepatan pemulihan perekonomian masyarakat, terutama akibat pandemi Covid-19. Sekitar 70% dana APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tersedot untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Akibatnya, banyak kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan terpaksa dialihkan.
Secara khusus, baik APBD maupun APBN tidak merencanakan penganggaran untuk penanganan dan penanggulangan dampak wabah corona. Sehingga tidak ada dalam perencanaan anggaran tahun 2020, maka dari itu pemerintah pusat hingga daerah melakukan refocusing anggaran yang sudah disusun untuk dialihkan kembali, termasuk Kabupaten Sijunjung.
Dampak dari pandemi Covid-19 juga menyebabkan lemahnya perekonomian masyarakat. Sehingga memprioritaskan anggaran di daerah sebagai percepatan pemulihan perekonomian dengan bantuan secara langsung perlu dilakukan.
Upaya pemulihan perekonomian dirumuskan pada pemanfaatan potensi daerah berwawasan lingkungan, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tema pembangunan Sijunjung kedepan.
“Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan UKM menjadi prioritas pembangunan Sijunjung kedepan,” tutur Kepala Bapppeda Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, SSTP. M.Si. melalui Sekretaris, Dra. Yuni Elviza, MT.
Rumusan itu merupakan acuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sumbar hingga pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam program prioritas pembangunan yang disinergikan. Sehingga pemulihan perekonomian masyarakat bisa dikejar.
Meski demikian, pembangunan pada sektor yang lain tetap akan berjalan, dan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Sijunjung. “Dari rumusan itu, kita selaraskan kembali dengan program pencapaian RPJMD Sijunjung, yang mana secara prinsip hampir sama. Jadi program pembangunan yang dilakukan tetap sejalan,” terangnya.
Setidaknya, delapan item yang akan menjadi arah kebijakan pemerintah. “Diantaranya pertanian, UKM/IKM, investasi, penyediaan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, peningkatan SDM bidang pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, kemudian perbaikan birokrasi pemerintahan,” jelasnya.(*)
