JATI, METRO
Pengerjaan ruas tol Padang-Pekanbaru Seksi I di ruas Duku-Sicincin masih terkendala pembebasan lahan. Padahal ruas itu sudah mulai dikerjakan sejak di groundbreaking oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Februari 2018 lalu.
Pimpinan Proyek Tol Padang-Pekanbaru Seksi (I) Marthen Robert Singal mengatakan, dari 36,5 Km ruas tersebut yang bakal dikerjakan, baru bisa dilakukan pekerjaan fisik sepanjang 4,2 km. Sisanya, masih menunggu pembebasan lahan selesai dilakukan oleh pihak terkait.
“Saya di sini kurang kerjaan karena tidak bisa frontal melakukan pekerjaan fisiknya. Kalau sudah terbuka dan bebas semua bisa bekerja frontal dan cepat pula selesainya,” ujar Marthen Robert Singal, Jumat (7/8).
Marthen menjelaskan, saat ini bisa dikatakan pimpinan proyek (pimpro) tol ini merasa kurang kerjaan. Sebab ruwetnya pembebasan lahan masyarakat, membuat Hutama Karya menunggu lama untuk bisa mengerahkan segenap kemampuan, menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat.
“Bahkan dari 4,2 km lahan yang sudah dikerjakan, BPN dan Satker Pembebasan Lahan PUPR saat ini juga sedang menghadapi proses pengadilan, karena digugat oleh enam orang masyarakat yang tidak puas atas ganti rugi lahan mereka.” terangnya.
Hal ini kata Marthen, berkemungkinan ada oknum tak bertanggung jawab yang bermain di air keruh seolah-olah menjadi pahlawan, sehingga mau mengurus ke pengadilan dan masyarakat pun percaya juga ke oknum ini.
Diungkapkannya, padahal kalau masyarakat menerima harga yang telah ditetapkan, hak mereka tidak berkurang. Kalau mereka melalui pengadilan, maka otomatis yang mereka bawa pulang juga berkurang . Seperti bayar pengacara dan mengambil uang melalui pengadilan juga dikenakan biaya.
“Dari 4,2 Km lahan, 90 persen pembebasan tanah secara konsinyasi. Sesuai UU, uang pembebasan lahan dititipkan di pengadilan. Kalau dianalisa, jika dikonsinyasi masyarakat sendiri yang rugi. Karena mereka tak utuh lagi menerima uang ganti rugi, berkurang banyak malahan,” imbuhnya.
Marthen menyebutkan, bobot pekerjaan yang dilakukan saat ini menyentuh 22 persen, apabila pekerjaan sepanjang 4,2 Km itu selesai dikerjakan semua. Perinciannya 12 persen untuk bobot pekerjaan jalan dan 10 persen bobot pengadaan material.
“Jika jalan 4,2 Km selesai, maka bobot dihitung 12 persen, 10 persen lagi pengadaan material. Material sudah kita sediakan semua, karena bobot paling besar ya dipengadaan ini dan sudah kita sudah produksi semua seperti steel pipe pile, barrier, girder, box culvert dan lainnya,” ulas pria asal Manado itu.
Untuk tahap selanjutnya kata Marthen, ada sekitar 12,4 km pekerjaan fisik bakal dilaksanakan oleh Hutama Karya, sepanjang lahan itu bisa dibebaskan oleh pihak terkait. Saat ini tim Apraisal, BPN dan Satker Pembebasan Lahan Tol PUPR sedang bekerja keras membebaskan lahan sepanjang 3,4 km.
Bulan September terangnya, tim baru memulai proses pembebasan lahan 9 Km. Namun begitu, masih panjang tahapan yang mesti dilalui oleh tim dimaksud. Menurut perkiraannya, paling cepat November kelar pembebasan lahan ini.
“Tahapan yang dilalui yakni Satker PU, BPN dan tim Apraisal mengukur dulu peta bidang, lalu musyawarah bolak balik dengan masyarakat, lanjut perdebatan di pengadilan apabila ada yang tak puas. Lalu Satker PUPR meminta permintaan pembayaran ke elman, elman ini 5 bulan melakukan pembayaran, baru kelar,” ungkap Marthen.
Pihaknya memperkirakan untuk lahan sepanjang 3,4 Km palingan baru mulai pekerjaan fisik pada Januari 2021 dan lahan 9 km baru bisa dikerjakan pada Maret atau April 2021.
Perkiraan diambil berdasarkan pengalaman pembebasan lahan sebelum-sebelumnya yang tingkat kesulitannya tinggi.
“Kalau lahan bebas kita ngebut, karena semua material sudah tersedia. Kita hanya menunggu lahan bebas saja,” ujar Marten.
Disisi lain, Marten menuturkan dampak dari pembangunan jalan tol ialah multiplier effect kepada masyarakat dan daerah itu sendiri. Seperti dampak ke depannya dapat memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.
“Serta meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan dan keadilan di wilayah Sumatera,” tandasnya. (cr1)
