SAWAHAN, METRO
Tiga fraksi DPRD Kota Padang ajukan hak interpelasi ke Wali Kota Padang. Hak interpelasi ini terkait bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 tahap II yang belum juga diserahkan ke masyarakat.
“Ada sebanyak 18 orang anggota DPRD Padang dari tiga fraksi yang setuju pengajuan hak interpelasi yaitu fraksi Gerindra sebanyak 11 orang, fraksi Demokrat 5 orang, fraksi Golkar 1 orang dan 1 orang fraksi Berkarya NasDem,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, Kamis (6/8).
Ia mengatakan, hak interpelasi yang diajukan yaitu mengenai BLT tahap II yang belum diserahkan Pemko Padang ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Hak interpelasi ini akan terus dijalankan,” ucap wakil ketua Komisi IV DPRD Padang ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menjelaskan, interpelasi ini muncul dari fraksi Gerindra DPRD Padang mulanya dan atas instruksi DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade. “ Karena ini perintah, makanya kita jalankan,” ucapnya.
Namun demikian terang Syafrial, sampai saat ini suratnya belum masuk ke mejanya. “Jika suratnya telah diterima, kita akan sesuaikan dengan jadwal Badan Musyawarah (Bamus) yang ada untuk tahapan selanjutnya,” tukasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, BLT tahap II bagi warga yang terdampak Covid-19, masih dicarikan solusi anggarannya. Saat ini, Pemko sedang menghitung ulang lagi anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membayarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Padang, jumlah penerima BLT tahap II ada sebanyak 52 ribu kepala keluarga (KK). Jika dikalikan dengan Rp600 ribu per KK, maka anggaran yang diperlukan adalah sebanyak Rp31,2 miliar.
Dengan anggaran sebesar itu, sebut Mahyeldi ada konsekuensinya terhadap anggaran kegiatan di OPD-OPD yang akan diarahkan untuk BLT ini. Termasuk perjalanan dinas OPD yang harus dikurangi.
Mahyeldi mengungkapkan, saat ini pembahasan sedang dilakukan untuk mencairkan dananya. Mahyeldi berharap, DPRD satu suara dengan Pemko Padang, sehingga bantuan segera direalisasikan.
“Kalau menyangkut dengan masyarakat, tentu kita upayakan untuk mengadakannya. Kita berharap pihak-pihak terkait dengan anggaran ini juga sepakat,” harapnya. (ade)
